Jawa Barat

Efisiensi Anggaran, Pemprov Jabar Terapkan WFH bagi ASN: “Bekerja dari Rumah Tetap Harus Produktif”

×

Efisiensi Anggaran, Pemprov Jabar Terapkan WFH bagi ASN: “Bekerja dari Rumah Tetap Harus Produktif”

Sebarkan artikel ini
ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Jabar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan peningkatan efektivitas kerja birokrasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, kebijakan tersebut menjadi bagian dari adaptasi sistem kerja ASN yang lebih fleksibel namun tetap berbasis kinerja. Menurutnya, penerapan WFH juga berdampak positif terhadap pengurangan beban operasional kantor, seperti penggunaan listrik dan air, serta membantu menekan kemacetan di kawasan perkotaan.

“Bekerja dari rumah bukan berarti santai. ASN tetap harus bekerja menggunakan sistem berbasis kinerja. Nanti akan ada perbedaan tunjangan antara ASN yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko tinggi dan mereka yang bekerja dari rumah,” kata Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga:   DPRD Jabar Sedang Matangkan Pembahasan DOB, Salah Satunya Garut Selatan

KDM menegaskan, penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. ASN yang memiliki tugas langsung melayani masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor agar pelayanan berjalan optimal.

“Yang melayani publik tetap bekerja seperti biasa di kantor. WFH diterapkan hanya untuk posisi yang memungkinkan tanpa mengurangi produktivitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, KDM mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mencontoh kebijakan serupa. Ia menilai, efisiensi anggaran melalui sistem kerja hibrida justru bisa menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:   Pemrov Jabar Siap Bangun 144 USB, Plt Sekda: Syaratnya Pemda Sediakan Lahan Baru

“Kalau anggaran bisa dihemat, kenapa tidak? Tapi yang paling penting, efisiensi ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja ASN. Jangan sampai efisien secara biaya tapi menurun secara pelayanan,” tegasnya.

Penerapan WFH di lingkungan Pemprov Jabar ini menjadi langkah baru dalam upaya menata pola kerja ASN menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berbasis hasil. (Yan AS)

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *