GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah provinsi akan tetap fokus pada peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah munculnya usulan agar program tersebut dihentikan sementara menyusul sejumlah persoalan teknis di lapangan.
“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang diberhentikan itu bukan programnya, melainkan pelaksananya atau SPPG,” kata Dedi, yang akrab disapa KDM, di Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diberhentikan, kata Dedi, adalah pihak-pihak yang kinerjanya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. “Yang paling utama, minggu depan kita akan bikin MoU, membentuk satgas, dan membuat aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” jelasnya.
Dedi menambahkan, pihaknya akan membuka layanan pengaduan khusus bagi masyarakat, terutama penerima manfaat MBG. Melalui layanan ini, warga bisa melaporkan jika makanan yang diterima tidak sesuai dengan standar biaya Rp10 ribu per porsi.
“Nanti ada layanan pengaduan. Jadi, kalau makanannya tidak sesuai, bisa diposting di media sosial atau dimasukkan ke grup WhatsApp pengaduan,” paparnya.
Laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh auditor independen. Dedi menjelaskan ada tiga konsekuensi bagi pelanggar, yakni sanksi administrasi, pemberhentian, hingga pidana bila terbukti mengkorupsi uang negara.
Selain itu, Dedi mengungkapkan wacana agar dapur MBG ditempatkan langsung di sekolah-sekolah. Langkah ini diyakini akan membuat pengawasan lebih ketat serta menjamin kualitas makanan yang diterima siswa.
“Untuk yang dihentikan, ya sementara dihentikan dulu sampai ada pengganti SPPG yang lebih bermutu,” tegasnya.
Ia memastikan MoU dan aturan turunan terkait program MBG akan rampung minggu depan. “MoU-nya minggu depan,” pungkas KDM. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
