6.616 Honorer Garut Diajukan Jadi PPPK Paruh Waktu, Jalan Keluar atau Jebakan Status Abu-abu?

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer agar diakui sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Langkah ini disebut sebagai bentuk pengakuan terhadap mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.

“Berdasarkan verifikasi, kurang lebih ada 6.616 orang yang kita usulkan ke Kemenpan RB untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,” kata Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurut dia, usulan tersebut sudah masuk ke Kemenpan RB sebelum tenggat waktu 25 Agustus 2025. Mereka berasal dari tiga kualifikasi: guru (1.991 orang), tenaga kesehatan (65 orang), dan tenaga teknis (4.560 orang).

Menariknya, seluruh tenaga honorer itu tidak lagi melalui proses seleksi. Alasannya, mereka sudah disaring pada rekrutmen PPPK serentak 2024. “Mereka tidak perlu seleksi lagi, tinggal lengkapi persyaratan,” ujarnya.

Jika seluruh proses berjalan mulus, para honorer akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Nurdin memastikan anggaran untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu sudah disiapkan.

Namun, langkah ini menyisakan tanda tanya. Status PPPK Paruh Waktu bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh. Mereka tetap berada di wilayah abu-abu: diakui pemerintah, tapi tak sepenuhnya mendapat hak layaknya PNS. Padahal, desakan penghapusan tenaga honorer dan pengangkatan mereka menjadi ASN sudah lama mengemuka.

Apakah skema PPPK Paruh Waktu ini solusi transisi atau sekadar cara memperpanjang ketidakpastian? Untuk ribuan honorer di Garut, jawaban ini akan menentukan masa depan mereka. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel

• 
• 
•