Hasil Audit Investigasi Inspektorat Soal Kasus Kades Cisewu, Camat Akui Belum Terima Konfirmasi

GOSIPGARUT.ID — Kasus dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa (Kades) Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, tahun anggaran 2024, memasuki babak baru.

Setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit investigasi di Desa Cisewu terkait kasus yang diduga melibatkan Kades Cecep Supriadi tersebut, kini warga menanti hasil audit investigasi yang dilakukan oleh lima auditor Inspektorat Daerah selama sepuluh hari (28 Oktober hingga 8 November 2024) itu.

Camat Cisewu, Hery, saat dimintai komentarnya soal hasil audit investigasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi Kades Cisewu, mengakui bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi atas hasil investigasi inspektorat itu.

“Sampai dengan saat ini kami belum menerima konfirmasi atas hasil investigasi inspektorat. Apakah nantinya akan ada pemberitahuan atau tidak kepada camat, yang penting permasalahan Desa Cisewu terkait dengan perilaku kepala desanya, bisa segera tuntas,” ujar Hery, Selasa (19/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa kasus dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi Kades Cisewu yang sempat memantik protes dan kemarahan warga, sudah ditangani oleh inspektorat selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut.

“Saya tahu bahwa warga Desa Cisewu sedang menunggu hasil investigasi dari tim Inspektorat Kabupaten Garut. Ya, kita tunggu saja,” tandas Hery.

Kendati begitu, diakui Camat bahwa pihaknya beserta unsur Forkopimcam lainnya tetap konsisten menjaga agar wilayah aman dan kondusif, termasuk memberikan pelayanan kepada warga Desa Cisewu dipastikan berjalan dengan baik.

Sementara itu, dari kantor Desa Cisewu dilaporkan bahwa pada Selasa (19/11/2024) ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang para ketua RW dan perwakilan tokoh masyarakat untuk membahas rencana pembangunan (RKPDes tahun 2025) yang sempat tertunda pada 30 September lalu akibat kepala desa walkout dari tempat musyawarah.

“Dalam acara hari ini pun, lagi-lagi Kades Cecep Supriadi tidak hadir,” kata sumber GOSIPGARUT.ID. ***