GOSIPGARUT.ID — Sejumlah warga Desa Bojong, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, meminta inspektorat turun ke desanya untuk melakukan audit dan pemeriksaan di lapangan terkait hasil pembangunan yang dilaksanakan tim pengelola kegiatan (TPK) desa setempat.
Hal itu disampaikan karena pembangunan di Desa Bojong diduga tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan negara. Alasannya, proyek pembangunan yang dilaksanakan TPK Desa Bojong dipotong terlebih dahulu sebesar 40 persen.
Pembangunan tersebut di antaranya jalan Malati, Batutumpang, Tenjolaut, Pasirpaku, TPT Cilame, dan jalan lingkungan Barujaya.
“Saya menyampaikan ini tidak bermaksud menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, tetapi ini yang terjadi di Desa Bojong. Pelaksanaan pembangunan diberikan hanya 60 persen dari total anggaran karena dipotong terlebih dahulu sebesar 40 persen oleh pihak LPM,” terang salah satu tokoh Desa Bojong, bernama Anjas, belum lama ini.
Pernyataan Anjas itu dibenarkan oleh anggota organisasi kepemudaan dan Karang Taruna Desa Bojong. Ia mengaku geram atas tindakan yang telah dilakukan Kepala Desa Bojong, Atep Sumiarsa Bakri, yang seolah membiarkan hal itu terjadi sehingga sangat merugikan masyarakat.
“Kami menyampaikan kritik bukan berarti membenci, kami mengkritisi karena kepala desa adalah pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Wajar jika rakyat mengkritisi karena anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” tambah dia.
Menurutnya, potongan sebesar 40 persen tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan. Hal ini jelas sangat merugikan, dan jika ini dibiarkan maka pembangunan yang dilaksanakan oleh TPK tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat karena asal-asalan dan tidak sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.
Untuk itu, lanjut dia, sangat disayangkan jika kepala desa ketika dikritisi bukan menerima secara terbuka dan mengajak seluruh warga serta tokoh masyarakat untuk duduk bersama, malah mengirimkan preman bayaran dan melakukan intimidasi kepada warga yang mengkritisi.
“Seharusnya kepala desa itu terbuka kepada masyarakat, bukan malah mengirimkan preman bayaran dan melakukan intimidasi kepada warga yang mengkritisi. Yang terjadi malah warga didatangi tengah malam diancam untuk tidak melakukan aksi demo,” ungkapnya.
Padahal, menurut dia, warga hanya ingin meminta pertanggungjawaban termasuk meminta klarifikasi mengapa pembangunan di Desa Bojong tidak berdasarkan skala prioritas.
“Kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban kades termasuk meminta klarifikasi mengapa pembangunan di Desa Bojong tidak berdasarkan skala prioritas. Jalan desa sepanjang 9 kilometer yang kondisinya rusak parah justru dibiarkan, sementara yang dibangun bukan sarana vital melainkan sarana menuju akses perkebunan milik kades,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika tim audit termasuk Bupati dan Wakil Bupati tidak turun untuk melakukan audit dan menerima aduan masyarakat Desa Bojong, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Kepala Desa Bojong
Atep Sumiarsa Bakri, belum memberikan klarifikasi terkait keluhan warganya itu. Beberapa kali GOSIPGARUT.ID menghubunginya, pesawat seluler sang kades selalu tidak aktif. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
