.png)
GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menerima insentif fiskal sebesar Rp25,9 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2024 sebagai penghargaan kinerja baik tahun berjalan kategori kesejahteraan masyarakat.
“Kabupaten Garut mendapatkan alokasi yang terbesar jumlahnya, semuanya Rp25,9 miliar lebih,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, Kamis (5/9/2024).
Ia menuturkan, pemberian insentif fiskal untuk Pemkab Garut itu merupakan terbesar dibandingkan kota/kabupaten lainnya yang menerima insentif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.
Insentif tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin di Jakarta, Rabu (4/9/2024), bersama 20 penerima lainnya.
“Pengelolaan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024,” kata Didit.
Ia mengatakan, pemerintah pusat memberikan dana insentif fiskal untuk daerah karena dinilai sukses melakukan penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, penggunaan produksi dalam negeri, dan percepatan penyerapan anggaran di tahun berjalan 2024.
Pemberian itu, lanjut Didit, sebagai hadiah dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Garut karena prestasi kinerja pemerintah daerah, dan bukan berdasarkan proposal atau usulan yang diajukan.
“Ini sebuah reward dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Garut mendapatkan insentif fiskal atas penilaian kinerjanya dalam penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, penggunaan produksi dalam negeri, serta percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.
Didit mengatakan, anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu akan digunakan atau dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku yang difokuskan pada dukungan infrastruktur layanan publik.
Selain itu, fokus anggaran tersebut untuk peningkatan ekonomi, dan pendidikan, dan pelayanan kesehatan, bukan hal lain seperti gaji, honor, maupun perjalanan dinas.
“Kita mendapatkan alokasi ini dan akan mengelolanya sesuai dengan aturan yang berlaku, penggunaan insentif difokuskan pada dukungan infrastruktur layanan publik, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kesehatan atau pendidikan,” kata Didit. (Ant)
