Berita

Empat Desa di Garut Jadi Lokus Pelaksanaan Bimtek Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial

×

Empat Desa di Garut Jadi Lokus Pelaksanaan Bimtek Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial

Sebarkan artikel ini
Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan desa Inklusif dan sistem akuntabilitas sosial di beberapa lokus kegiatan bimtek di Kabupaten Garut. (Foto: Dok. DPMD Garut)

GOSIPGARUT.ID — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, menyampaikan ada empat desa di Kabupaten Garut yang menjadi lokus pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) desa inklusif dan akuntabilitas sosial yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tanggal 2-5 Juli 2024.

Keempat desa itu adalah Sukatani (Kecamatan Cilawu), Jayamekar (Kecamatan Pakenjeng), Rancasalak (Kecamatan Kadungora), dan Suci (Kecamatan Karangpawitan). Fasilitator kegiatan yakni DPMD Kabupaten Garut, tenaga pendamping profesional, pendamping desa, pendamping lokal desa, serta pemerintah desa lokus.

“Program ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sub komponen 2B, yang melibatkan 192 desa di 48 kabupaten dan 15 provinsi,” ujar Wawan, saat membuka acara bimtek di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan.

Baca Juga:   Duh, 150 Desa di Garut Masih Kesulitan dalam Mengakses Sinyal Internet

Ia menjelaskan, kegiatan bimtek ini diikuti 30 peserta terdiri dari perwakilan unsur pemerintah desa, BPD, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat, kelompok disabilitas, rentan, marginal, perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah bimtek, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan tahap 1, 2, dan 3.

“Pelaksanaan bimtek di Kabupaten Garut dilakukan di desa-desa lokus dengan fasilitator dari DPMD Kabupaten Garut, tenaga pendamping profesional, dan pendamping desa yang sebelumnya telah mengikuti training of trainer (ToT) fasilitator desa inklusi dan akuntabilitas sosial yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT RI,” ujar Wawan.

Baca Juga:   Bupati Garut Terkejut Saat Tahu Penegak Perda Ini Hanya Digaji Rp400 Ribu/Bulan

Menurut dia, bimtek ini menghasilkan lembar kerja penilaian atau score card akuntabilitas sosial, keputusan kepala desa tentang penggerak desa inklusif, serta rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dari program kegiatan di desa yang berbasis inklusi dan akuntabilitas sosial.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Teguh Hadi Sulistiono yang hadir pada pelaksanaan bimtek terakhir mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat membentuk model desa inklusif dan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi desa guna mendukung SDGs desa.

Baca Juga:   Bupati Rudy: Rendahnya IPM Garut Akibat Adanya Perbedaan Data Kependudukan

“Tentu melalui bimtek ini model desa inklusif dan akuntabilitas sosial terbentuk, dengan harapan hal ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs,” ungkap Teguh yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT. (Nindi N)


Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ, Mixadvert, dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *