GOSIPGARUT.ID — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, menyampaikan ada empat desa di Kabupaten Garut yang menjadi lokus pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) desa inklusif dan akuntabilitas sosial yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tanggal 2-5 Juli 2024.
Keempat desa itu adalah Sukatani (Kecamatan Cilawu), Jayamekar (Kecamatan Pakenjeng), Rancasalak (Kecamatan Kadungora), dan Suci (Kecamatan Karangpawitan). Fasilitator kegiatan yakni DPMD Kabupaten Garut, tenaga pendamping profesional, pendamping desa, pendamping lokal desa, serta pemerintah desa lokus.
“Program ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sub komponen 2B, yang melibatkan 192 desa di 48 kabupaten dan 15 provinsi,” ujar Wawan, saat membuka acara bimtek di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan.
Ia menjelaskan, kegiatan bimtek ini diikuti 30 peserta terdiri dari perwakilan unsur pemerintah desa, BPD, kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat, kelompok disabilitas, rentan, marginal, perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah bimtek, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan tahap 1, 2, dan 3.
“Pelaksanaan bimtek di Kabupaten Garut dilakukan di desa-desa lokus dengan fasilitator dari DPMD Kabupaten Garut, tenaga pendamping profesional, dan pendamping desa yang sebelumnya telah mengikuti training of trainer (ToT) fasilitator desa inklusi dan akuntabilitas sosial yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT RI,” ujar Wawan.
Menurut dia, bimtek ini menghasilkan lembar kerja penilaian atau score card akuntabilitas sosial, keputusan kepala desa tentang penggerak desa inklusif, serta rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dari program kegiatan di desa yang berbasis inklusi dan akuntabilitas sosial.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Teguh Hadi Sulistiono yang hadir pada pelaksanaan bimtek terakhir mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat membentuk model desa inklusif dan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi desa guna mendukung SDGs desa.
“Tentu melalui bimtek ini model desa inklusif dan akuntabilitas sosial terbentuk, dengan harapan hal ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs,” ungkap Teguh yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT. (Nindi N)