GOSIPGARUT.ID — Perjalanan dinas ke luar negeri (LN) yang dilakukan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akhir-akhir ini dalam sorotan banyak pihak. Pasalnya, perjalanan dinas ke LN itu dilakukan di tengah banyak warga Kabupaten Garut didera masalah kemiskinan ekstrem.
Para pihak pun mendesak agar lembaga antirasuah: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan perjalanan dinas pejabat Kabupaten Garut sebesar Rp784 juta melakukan investigasi komprehensif terkait penggunaan APBD Kabupaten Garut tersebut.
Namun alih-alih adanya evaluasi terhadap perjalanan dinas pejabat ke LN yang menghamburkan APBD itu, Bupati Rudy Gunawan bersama rombongan pengusaha dan beberapa pejabat dinas Kabupaten Garut justru dijadwalkan akan bertolak ke Milan, Italia, pada pertengahan September mendatang.
Menurut informasi yang diterima GOSIPGARUT.ID, kunjungan Bupati Garut ke Milan, Italia bersama rombongan pengusaha dan beberapa pejabat dinas dalam rangka promosi produk unggulan Kabupaten Garut. Bupati bersama rombongan dijadwalkan berada di kota fashion dunia itu selama dua pekan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Kabupaten Garut, Ridwan Effendi, saat dikonfirmasi GOSIPGARUT.ID melalui pesan WhatsApp, Kamis (31/8/2023) belum memberikan tanggapannya.
Sementara Ketua Garut Government Watch (GGW) Agus Gandi memberikan komentar terkait rencana Bupati Rudy Gunawan yang akan bertolak ke Milan Italia di tengah situasi masyarakat Kabupaten Garut yang dilanda kemiskinan ekstrem.
“Rencana Bupati Garut ke Italia menunjukkan ketidakpekaan terhadap kemiskinan di Garut. Apalagi saat ini ada banyak desa alami kekeringan yang menambah kesulitan ekonomi masyarakat, banyak petani yang gagal panen dan terancam rawan daya beli sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang sangat serius dari Pemkab Garut,” terangnya, Jumat (1/9/2023).
Agus Gandi meminta KPK turun untuk melakukan investigasi secara komprehensif di Kabupaten Garut baik di sektor pendapatan maupun APBD.
“Aktivis di Kabupaten Garut sudah melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Bupati Garut. Laporan tersebut tentu disertai bukti-bukti yang akurat bukan sekedar omong kosong. Ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh KPK,” tegasnya. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
