oleh

Alasan Moratorium Pemekaran Daerah Belum Dicabut, Ini Kata Wapres

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah pusat hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, mengatakan, keputusan pemerintah untuk menunda pemekaran daerah baru disebabkan masih banyak daerah otonom baru, yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014, belum dapat mandiri secara finansial.

“Kebijakan pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata dia, dalam keterangan yang diterima, Jumat (4/12/2020).

Ia menjelaskan hasil evaluasi antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019 menunjukkan sebagian besar dari 223 DOB masih bergantung pada dana transfer daerah dari APBN.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga nilainya masih sangat kecil dibandingkan dana transfer dari pusat tersebut. “Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya itu,” ujar Wapres.

Baca Juga:   Jokowi dan Prabowo akan Bersatu Hadapi Isu Daerah Minta Merdeka

Sementara itu, Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan, alasan moratorium pemekaran daerah ialah kondisi fiskal nasional yang masih krisis. “Apabila kondisi krisis ekonomi Indonesia mulai pulih, maka pemerintah akan mengkaji ulang usulan pemekaran daerah-daerah baru,” katanya.

“Kapasitas fiskal kita itu terkontraksi cukup parah, sehingga tidak memungkinkan untuk membuka moratorium. Karena itu, maka diputuskan untuk sementara ini memang moratorium masih akan diperpanjang, sampai kemudian kita secara ekonomi Indonesia krisisnya sudah mulai pulih,” katanya.

Baca Juga:   Eks Kapolsek Pasirwangi Cabut Pernyataan Soal Diarahkan Dukung Jokowi

Selain itu, hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri juga menunjukkan kapasitas fiskal daerah belum mencapai target seperti yang diharapkan Pemerintah.

“Dari hasil evaluasi menteri dalam negeri semakin banyak daerah-daerah itu justru PAD-nya tidak berkembang, malah semakin bergantung pada dana APBN. Inilah yang menyulitkan,” ujar Masduki. ***

Komentar

Berita Terkait