GOSIPGARUT.ID — Tokoh muda Garut Selatan, Dedi Kurniawan, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi pemekaran daerah di Jabar mengingat Jabar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu sekitar 47-50 juta hanya memiliki 27 kabupaten/kota.
Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 36 juta tapi mempunyai kabupaten/kota sebanyak 36. Begitupun Jawa Timur dengan penduduk 39 juta memiliki kabupaten/kota 39.
“Atas dasar pertimbangan ini, kami warga Garut Selatan mendesak Gubernur Jabar untuk melakukan langkah-langkah strategis berupa lobi politik dan konsolidasi wilayah untuk mempercepat proses pemekaran di Jawa Barat yang salah satunya Garut Selatan merupakan wilayah yang sedang memperjuangkan pemekaran daerah dan ingin mandiri berpisah dari Kabupaten Garut,” ujar Dedi Kurniawan, Minggu (27/4/2025).
Ia menambahkan, alasan Garut Selatan ingin menjadi daerah mandiri antara lain: Pertama, untuk mempercepat pelayanan publik karena akses ke ibukota Kabupaten Garut ada yang mencapai 160 kilometer. Kedua, potensi Garut Selatan untuk pengembangan wilayah sangat potensial seperti potensi kelautan, potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, potensi wisata laut dan wisata pegunungan.
Kemudian, wisata sungai, potensi perkebunan dan pertanian, potensi tambang seperti emas, biji besi, pasir besi, mikrohydro, dan lain-lain sangat melimpah di Garut Selatan.
Selain pertimbangan tadi, kata Dedi, Garut Selatan layak dimekarkan karena Garut Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang merupakan laut lepas perairan lalu lintas perdagangan internasional. Dengan lahirnya Kabupaten Garut Selatan akan menjadi mitigasi/deteksi dini terhadap ancaman dari negara luar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara admintratif, teknis dan kewilayahan Garut Selatan sudah layak jadi kabupaten sejak tahun 2014. Saat itu calon Kabupaten Garut Selatan sudah masuk agenda paripurna DPR RI untuk ditetapkan berdasarkan UU 32 tahun 2004.
“Oleh sebab itu kami mendesak Gubernur Jabar dan Bupati Garut untuk lebih intens mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan calon DOB Garut Selatan kepada presiden, DPR RI, DPD RI dan Kemendagri, sehingga ketika moratorium pemekaran daerah dicabut Kabupaten Garut Selatan menjadi antrian pertama yang ditetapkan menjadi daerah otonomi baru (DOB),” ujarnya. ***

.png)






















