Nasional

Terima Banyak Usulan, Kemendagri Pertimbangkan Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

×

Terima Banyak Usulan, Kemendagri Pertimbangkan Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI -- Moratorium.

GOSIPGARUT.ID — Wamendagri Bima Arya menyampaikan pihaknya menerima banyak usulan agar moratorium pemekaran daerah dicabut. Kemendagri, kata diq, akan mempertimbangkan usulan yang masuk.

“Kemendagri ini juga menerima banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dihentikan, gitu, karena cukup banyak permintaan (DOB),” ujar Bima, Selasa (10/12/2024).

Ia melanjutkan pihaknya lalu berdiskusi mengenai usulan pencabutan moratorium tersebut. Pihaknya mengkaji sejarah hingga pertimbangan usulan pemekaran DOB di tiap wilayah.

Baca Juga:   Presiden Jokowi Serahkan 204 Sertifikat Tanah Wakaf di Bekasi

“Beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi. Nah ini kalau kita mengacu kepada data-data sejarah, pertimbangan usulan daerah, ini ada beberapa catatan di sini, Bapak/Ibu, ya,” kata Bima.

Ia menyebut jika moratorium itu dicabut, pemekaran akan dilakukan secara terbatas dengan betul-betul mempertimbangkan kaitan kepentingan strategis nasional. Sebab, kata Bima, banyak DOB yang perkembangannya tidak memenuhi target dan masih bergantung pada pusat.

Baca Juga:   PNS Kemendagri dan Pemda Wajib Gunakan Pakaian Dinas, Inilah Sanksinya bagi yang Melanggar

“Jadi apabila kebijakan moratorium dicabut maka disepakati pembentukan daerah dilakukan secara terbatas, dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya strategis nasional. Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat, tetapi tidak berkembangan sesuai dengan target,” jelas Bima.

Ia menuturkan saat ini pemerintah pusat sedang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan program-program nasional. Salah satunya kedaulatan pangan.

Baca Juga:   Kemendag Temukan Empat SPBU Nakal yang Lakukan Kecurangan di Meteran Dispenser BBM

“Karena tentunya saat ini kita membutuhkan banyak anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional, banyak sekali kedaulatan pangan, dan lain-lain. Dan tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” terang Bima. (dtc)


Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ, Mixadvert, dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *