oleh

Penerima Bantuan Sosial di Garut Semrawut, Banyak yang Ganda

GOSIPGARUT.ID — Penerima bantuan sosial tunai (BST) Kemensos dan bantuan Gubernur diduga semrawut dengan banyaknya data penerima ganda. Contoh kasus data penerima ganda tersebut seperti sudah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai penerima BST dan Bangub.

Ada juga penerima pindah alamat, namun di alamat sebelumnya masih terdaftar sebagai penerima BST dan Bangub. Bahkan ada yang orang tuanya menerima dan anaknya terdaftar juga sebagai penerima bantuan sosial.

Kepala Kantor Pos Kabupaten Garut, Ade Novel, melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menyalurkan BST dan Bangub kepada kelompok penerima manfaat (KPM) karena data langsung dari Kemensos dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

“Kita menyalurkan sesuai data dari Kemensos dan Dinsos. Data tersebut kita kirimkan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa serta RW/RT baru kepada KPM. Pihak Pos tidak bisa mendeteksi secara perorangan siapa saja yang menerima bantuan. Namun jika ada satu orang akan mencairkan dua BST sekaligus pasti ditolak oleh PT Pos,” jelas dia.

Baca Juga:   Vaksin Covid-19 Akan Tiba di Garut Awal Februari, Diperuntukkan bagi Nakes

Menurut Ade, jumlah penerima BST Kemensos di Kabupaten Garut sebanyak ada 57.839 KPM dan Bangub sebanyak 47.893 kelompok rumah tangga sasaran (KRTS). Ia menegaskan, tidak boleh ada BST yang dicairkan secara kolektif.

Sementara advokat dari LBH Serikat Petani Pasundan (SPP), Yudi Kurnia SH, MH menilai, data ganda penerima bantuan sosial rawan terjadinya penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu,pemerintah daerah harus segera mengevaluasinya sebelum terlanjur kacau balau.

Baca Juga:   Bertambah Lagi Tiga, Positif Covid-19 di Garut Tembus 71 Kasus

Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan malah tidak menerima. Di sisi lain, data ganda penerima bantuan sosial bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Hal seperti ini, jika dibiarkan, akan menimbulkan konflik di lapangan. Diperlukan kerjasama masyarakat yang peduli untuk ikut serta mengawasinya dan hasil temuan bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Yudi.

Ia mengatakan, untuk memudahkan pengawasan publik dan sebagai bentuk transparansi seharusnya setiap data penerima bantuan sosial dipasang di papan pengumuman di kantor desa masing-masing dengan dicantumkan NIK.

Baca Juga:   Disdik Jabar Batalkan Belajar Tatap Muka tingkat SMA/SMK di Garut

“Masyarakat yang merasa menerima bantuan ganda juga seharusnya ada kesadaran lapor kepada RT/RW atau desa setempat agar dilakukan perbaikan, supaya di bulan berikutnya tidak ada lagi data ganda. Sebetulnya sekarang kan jaman canggih, data ganda dengan NIK sama itu pasti ketahuan lah,” kata Yudi.

Ia menambahkan, jika di bulan berikutnya tetap tidak ada perbaikan,maka data penerima bantuan sosial ganda akan membuka peluang korupsi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (Respati)

Komentar

Berita Terkait