oleh

PT Changsin Akui Belum Bisa Beri CSR kepada Warga Karena Masih Punya Utang

GOSIPGARUT.ID — Tuntutan alokasi CSR (corporate social responcibility) dari warga Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, kepada PT Changsin terus bergulir.

Kepala Desa Ciburial, Dhani Wardan Pebrian, SP kini digandeng Paguyuban Rakyat Leles (Paralel) meluncurkan tuntutan agar perusahaan yang memproduksi sepatu “Nike” tersebut segera mengalokasikan CSR terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Desa Ciburial pun telah mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada Ketua LBH Serikat Petani Pasundan (SPP), Yudi Kurnia, SH,MH yang selama ini intens memperjuangkan masyarakat kecil, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Maka digelarlar pertemuan antara Pemerintah Desa Ciburial, Paguyuban Masyarakat Leles (Paralel) dan General Manager PT Changsin, Mr. Seo Young Seok, pada Rabu (15/4/2020) kemarin. Namun kendati demikian, dari pertemuan itu belum ada titik temu.

Hingga kini belum ada kejelasan tentang kontribusi perusahaan untuk warga Desa Ciburial, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun CSR untuk penanganan dampak lingkungan di masyarakat seperti banjir dan infrastruktur serta untuk penanganan pandemi Covid 19.

Baca Juga:   Penyebab Banjir Leles, Bupati Garut Sepertinya Membela Changsin

“Sesuai arahan PT Changsin, kami melayangkan surat untuk bertemu dengan GM PT Changsin dengan tujuan meminta kejelasan tanggung jawab PT Changsin terhadap masyarakat, khususnya Desa Ciburial. Sempat terjadi insiden ketegangan akibat rombongan yang semula dijadwalkan bertemu, dihadang birokrasi yang berbelit-belit bahkan hingga menunggu satu jam baru bisa dipertemukan dengan GM Mr. Seo Young Seok,” jelas Dhani Wardan P didampingi anggota Paralel, Anas Saepurohmat, kepada GOSIPGARUT.ID, Kamis (16/4/2020).

Dalam pertemuan tersebut, terang Dhani, GM PT Changsin mengaku belum bisa memberikan CSR karena pihak perusahaan masih memiliki utang. Menurut Seo Young Seok, pihaknya mendirikan pabrik sepatu di Kabupaten Garut dengan dana pinjaman dan sampai saat ini masih menyicil pinjaman itu.

Baca Juga:   Beri Rasa Aman, Polres Garut Tingkatkat Patroli Keamanan Saat Ramadhan

Ketua LBH Serikat Petani Pasundan,Yudi Kurnia, SH, MH menanggapi pernyataan pihak PT Changsin dan mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut.

Dijelaskan dia, setiap perusahaan wajib untuk tunduk dan mematuhi hukum atau pun peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah Perusahaan Terbatas (PT) wajib peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di lingkungan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2007.

“Apabila suatu perusahaan yang sudah diberikan ijin dan sudah beroperasi tidak melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR, maka ada aturan hukumnya. Pertanyaannya kenapa Pemkab Garut berani memberikan ijin jika tidak sanggup menjalankan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan tersebut, diantaranya alokasi CSR,” kata Yudi.

“Jika hanya bisa memberikan ijin saja tanpa peduli terhadap kepentingan rakyat, jangan-jangan peran pemerintah hanya pelengkap penderitaan rakyat saja,” tambah dia.

Yudi menuturkan, dalam pasal 34 UU No 25 Tahun 2007 apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), sanksinya adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal usaha,atau pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Baca Juga:   Penangkapan Mantan Anggota DPRD Garut Terkait Penipuan Bukan Korupsi

“Pihak pemerintah daerah wajib mengawasinya dan memberikan sanksi jika perusahaan melanggar aturan tersebut, jangan diam saja sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,” terang Yudi.

Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Garut, H. Agus Hamdani GS,  mengatakan tidak tahu menahu tentang alokasi CSR PT Changsin. “Hingga hari ini, kami tidak tahu apakah sudah ada alokasi dana CSR untuk masyarakat atau belum ada,” ujar dia lewat sambungan telepon, Kamis (16/4/2020).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Garut,Juju Hartati yang mengaku, tidak tahu tentang alokasi dana CSR untuk warga Desa Ciburial, Kecamatan Leles. (Respati)

Komentar

Berita Terkait