GOSIPGARUT.ID — Warga Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, mempermasalahkan keberadaan pabrik sepatu PT Changsin yang dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Di saat pandemi Covid-19, PT Changsin tidak pernah peduli untuk berkontribusi dalam mengatasi wabah virus corona.
“Keberadaan PT Changsin tidak pernah memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Di tengah mewabahnya Covid-19, pihak perusahaan tidak ambil peduli. Padahal keberadaan PT Changsin berpotensi menjadi suspeck penularan Covid-19 dan dampaknya sangat merugikan masyarakat,” kata Kepala Desa Ciburial, Dhani Wardan Pebrian, SP saat menyambangi Kantor LBH Serikat Petani Pasundan (SPP), Senin (13/4/2020).
Ia menjelaskan, pihak Pemerintah Desa Ciburial sudah berupaya secara persuasif meminta pihak perusahaan agar mau memberikan CSR (corporate social responcibility) kepada masyarakat. Namun permintaan pihaknya tidak pernah digubris oleh perusahaan.
“Selain masyarakat yang tidak pernah menerima CSR, penyerapan tenaga kerja pun didominasi warga pendatang. Dari 10.500 karyawan PT Changsin, hanya 1.700 karyawan yang berasal dari Kecamatan Leles,” terang Dhani.
Ia mengatakan, sejak berdiri tahun 2014 hingga tahun 2020, keberadaan PT Changsin tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Buktinya, jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Leles tetap tidak berubah, malah dampak negatif di saat musim hujan seperti banjir kerap melanda warga sekitar.
Ketua LBH SPP, Yudi Kurnia, SH, MH saat menerima laporan Kades Ciburial mengatakan, PT Changsin harus bertanggung jawab untuk memberikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, karena itu sudah diatur oleh Undang Undang.
Pemkab Garut, kata dia, juga harus bertanggung jawab terhadap pemberian izin pembangunan PT Changsin yang dikeluarkan Pemkab.Sementara dampak negatif atas pendirian pabrik tersebut ditanggung oleh masyarakat, namun upeti hanya dirasakan segelintir orang.
“Kami hanya berharap pihak perusahaan mau memberikan CSR untuk masyarakat sekitar dan mengakomodir pekerja dari wilayah sekitar agar jangan hanya dampak negatifnya saja yang dirasakan oleh masyarakat namun manfaatnya tidak ada. Warga miskin tetap tidak berkurang malah sarana umum menjadi rusak, banjir di mana-mana dan saat pandemi rawan penularan,” jelas Yudi.
LBH SPP, menurut dia, akan mengadvokasi pengaduan dan laporan Kepala Desa Ciburial agar Pemkab Garut maupun pihak perusahaan mau bertanggung jawab kepada masyarakat dan tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai tumbal. (Respati)
