oleh

Kadin dan Tantangan Ekonomi Garut Kedepan, Jadilah Mata dan Telinga Rakyat

Oleh: Aceng Ahmad Nasir, S. Ag, MA

SAYA tidak tahu persis apa tema yang akan diangkat pada musyawarah kabupaten (Mukab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Garut 2020 ini yang akan dilaksanakan suksesi kepengurusan Kadin pada Januari 2020. Namun setidaknya, hadirnya Kadin sebagai induk organisasi para pengusaha, tentunya memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang bersinergi dengan program pemerintah daerah.

Lagi-lagi pada dekade ini Garut masih berada pada posisi IPM terendah, tiga besar se-Jawa Barat. Tentu ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan jurang ekonomi yang menganga di Kabupaten Garut. Dan untuk menuju grade yang lebih tinggi, tentu perlu kerja keras seluruh stakeholder, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sendiri.

Maka, dari dasar argumen tersebut, Kadin memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan human development index masyarakat Garut. Ini tugas berat bagi siapapun kepengurusan Kadin yang seyogyanya memang harus seperti itu. Jangan Kadin seperti mati suri, jangan Kadin seperti fasilitator bagi-bagi jatah proyek yang dibicarakan dalam satu kamar, apalagi berkumpulnya para broker anggaran. Karena ini bukan akan menumbuhkan ekonomi, malah justru menimbulkan disparitas yang semakin melebar.

Sudah waktunya Kadin Garut melakukan terobosan-terobosan program, melakukan penciptaan pengusaha-pengusaha baru, mendorong berbagai inovasi produk berbasis masyarakat kreatif yang disinkronkan dengan digital market. Mau tidak mau itu harus dipaksakan, dan jika tidak maka kita akan tetap stagnan.

Mungkin saya mengusulkan sebuah tema besar dalam menyongsong perubahan ekonomi Garut kedepan agar lebih greget didasari beratnya persaingan lokal maupun global saat ini, yaitu tentang “Menumbuhkembangkan entrepreneurship baru di kalangan pemuda dan santri sebagai upaya peningkatan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditopang industri yang kuat, inovatif, dan berkesinambungan di era digital”.

Rasanya terlalu naif dan ambisius tema tersebut. Namun tidaklah akan kita bisa naik kelas jika tidak ada langkah cerdas dan kerja keras. Saya coba membuat tulisan ini didasari dari berbagai kajian dan diskusi dengan teman-teman para aktifis, pengusaha, maupun pengurus Kadin sendiri selama beberapa hari terakhir. Sehingga tulisan ini saya dedikasikan khusus semoga bisa bermanfaat untuk Garut kedepan.

Kita mengetahui bahwa tugas Kadin ke depan tidaklah mudah karena persaingan global semakin intensif dan sudah sangat mendalam. Hampir seluruh sudut perekonomian nasional sudah pasti tergiring ke dalam kancah persaingan-persaingan tersebut. Persaingan adalah kewajaran dalam ekonomi dan dunia usaha karena dari proses persaingan ini terwujud sistem yang efisien, produk yang murah dan berkualitas.

Jadi “mata dan telinga” Kadin adalah organisasi dunia usaha yang besar dengan cabang-cabangnya yang lengkap di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Anggotanya tersebar di berbagai pelosok tanah air dan berkegiatan di berbagai bidang usaha, yang tergabung dalam puluhan atau bahkan ratusan organisasi atau asosiasi dunia usaha, badan usaha milik negara (BUMN), maupun koperasi.

Baca Juga:   Mengelola Isu, Antara Ada dan Tiada (Oleh: Yan Agus Supianto, S.IP, M.Si)

Makanya setiap perubahan dan gejolak eksternal yang terjadi pasti akan terkena dampaknya terhadap Kadin beserta seluruh cabang-cabang, asosiasi-asosiasi dan per anggota-anggotanya. Sebagai organisasi payung yang besar, Kadin tentu membawa beban tugas yang sangat besar pula karena “magnitude- nya”, yang besar tersebut.

Karena itu, Kadin harus menjadi organisasi yang mempunyai “mata dan telinga” agar dapat melihat dan mendengar perkembangan ekonomi nasional dan global, dengan berbagai perkembangan, dinamika dan fluktuasinya.

Sayap organisasi

Kadin Garut harus mempunyai sayap organisasi riset dan pengembangan, untuk mengakomodir berbagai potensi ekonomi lokal yang cenderung stagnan. Kita melihat banyak produk unggulan dari setiap kecamatan maupun usaha kreatif yang mengalami stagnasi. Maka dengan ini diharapkan Kadin hadir mengulurkan tangan, merangkul mereka untuk bangkit maju dan mandiri karena secara tidak langsung bahkan simultan dapat membantu pemerintah dan bergerak kolektif bersama dunia usaha memperbaiki sistem ekonomi dan berdampak pada dunia usaha nasional.

Kita semua tahu di 2020 ada indikasi besar terjadi krisis ekonomi global di mana nilai tukar menurun drastis, pertumbuhan rendah, defisit anggaran, pertambahan pengangguran, dan kemerosotan dunia usaha secara luas. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2014, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekspor yang menurun dan tekanan fundamental nilai tukar rupiah.

Karena ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor komoditas bahan mentah dan sumber daya alam, maka struktur ekonomi seperti ini sangat lemah. Ketika permintaan turun dan harga jatuh, maka ekspor menurun drastis dan kemudian berdampak pada seluruh sektor terkait ekspor tersebut.

Nilai tukar yang melemah karena neraca perdagangan menurun dan negatif dan secara bersamaan neraca berjalan Indonesia yang mengalami defisit. Sementara itu, konsumsi minyak dan gas bumi (migas) terus melonjak. Secara keseluruhan ekonomi mengalami perlambatan dan dunia usaha menghadapi tantangan yang berat karena tidak sedikit, yang harus melepas tenaga kerjanya menjadi penganggur.

Apalagi akhir-akhir ini di Indonesia mengalami berbagai bencana alam maupun kontensitas politik yang cukup tinggi pasca pileg dan pilpres 2019. Jadi, sebagai organisasi besar, Kadin bukan organisasi bisnis biasa, yang hanya menjadi tempat berkumpul para pengusaha untuk mencari proyek.

Pikiran besar Kadin sangat diharapkan oleh masyarakat agar perekonomian masyarakat Garut mempunyai daya saing yang kuat dan tidak mudah runtuh karena perubahan dan gejolak ekonomi nasional. Jika dunia usaha di daerah kuat, maka perekonomian nasional akan kuat.

Baca Juga:   Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Penurunan Kemiskinan di Garut

Tugas dan tantangan ekonomi Indonesia adalah ekonomi dengan ukuran yang besar (large economy). Bangsa Indonesia telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama beberapa dekade terakhir ini di luar masa krisisnya. Karena itu, Indonesia masuk ke dalam organisasi G-20, sekelompok negara dengan ukuran produk domestik bruto (PDB) terbesar di duni namun indeknya berada di papan tengah apalagi dengan beban hutang yang cukup tinggi.

Untuk menjadi lebih baik dan lebih tinggi daya saingnya, maka faktor birokrasi yang tidak efisien dan kelembagaan yang korup harus diperbaiki. Kedua faktor ini bersumber dari negara, tetapi Kadin harus bisa dan ikut serta mendorong negara dan birokrasi menjadi lebih sehat dan lebih efisien. Birokrasi yang buruk akan mempunyai dampak biaya transaksi sangat mahal bagi dunia usaha.

Tugas Kadin Garut kedepan harus memproteksi anggota-anggotanya dari sistem birokrasi yang buruk, karena birokrasi yang buruk menjadi beban high cost economies bagi dunia usaha. Selain mendapat beban biaya transaksi tinggi, Kadin juga menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah serta sistem dukungan negara yang lemah.

Dukungan legal untuk memulai usaha memerlukan waktu yang lama, karena birokrasi yang rumit dan korup. Dunia usaha menghadapi tidak kurang dari 65 jenis pajak yang harus dibayar setiap tahun.

Kemudahan berbisnis

Indeks kemudahan berbisnis Indonesia menurut laporan Bank Dunia 2015 berada pada ranking 114 dari 189 negara yang diteliti. Indeks ini sangat rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (ranking 18), Thailand (ranking 75) dan Vietnam (ranking 78). Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan permintaan dunia usaha yang mutlak harus diberikan oleh negara kepada dunia usaha.

Dunia usaha, termasuk masyarakat luas, telah membayar pajak kepada negara sehingga negara berkewajiban membangunnya. Tetapi, karena birokrasinya besar dan tidak efisien, maka sistem anggaran juga menjadi tidak efisien pula sehingga pembangunan infrastruktur untuk mendukung dunia usaha menjadi terbengkalai. Ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan bisnis di Indonesia, terlebih di Garut yang banyak sektor ekonomi mengalami kelesuan yang menjadi tanggung jawab Kadin untuk memperbaiki dan sekaligus menuntut perbaikannya kepada negara atau pemerintah.

Faktor birokrasi, kelembagaan dan masalah infrastruktur adalah tiga hal kunci yang harus mendapat perhatian Kadin dalam kepemimpinan yang baru di Kabupaten Garut kedepan. Selain menghadapi negara dan birokrasi, Kadin juga terpaksa menghadapi anggota-anggotanya sendiri, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Kelompok UKM ini tersebar luas di seluruh nusantara dan menyerap tidak kurang dari 97,2% dari total tenaga kerja. Kontribusi UKM tidak kecil terhadap perekonomian nasional, yakni sekitar 57,9% dari PDB.

Baca Juga:   Feodalisme Pemilu Menguji Netralitas KPU

Mayoritas dari golongan UKM ini adalah sektor informal, yang miskin dan tidak produktif. Kadin tidak harus menjangkau semua UKM tersebut, tetapi setidaknya yang harus diperkuat adalah usaha menengah. Ini merupakan tugas penting untuk Kadin ke depan. Jika usaha menengah menjadi kuat, maka dengan sendirinya usaha kecil dan mikro akan terangkat menjadi lebih produktif dan sejahtera.

Yang terakhir, adalah sektor industri. Selama satu dekade terakhir ini, Indonesia menghadapi siklus prematur, yakni deindustrialisasi di mana sektor industri peranannya menurun sebelum mencapai puncaknya yang maksimal. Sektor industri yang lemah telah menyebabkan struktur ekonomi secara keseluruhan melemah. Perkembangan negatif dari sektor ini harus dicegah dengan kebijakan industri yang tepat sehingga dapat memperbaiki struktur ekonomi secara lebih luas.

Peranan Kadin jelas, yakni sebagai mitra pemerintah dalam membangun kebijakan industri yang baik agar kembali kepada kejayaan industri pada beberapa dekade yang lalu. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah suatu keharusan agar lingkungan usaha dan investasi menjadi lebih baik, birokrasi lebih efisien, dan infrastruktur tersedia cukup.

Pemerintah bersama mitranya Kadin perlu menata kembali kebijakan–kebijakan yang lebih probisnis sehingga lebih banyak lagi investasi di bidang industri, yang efisien, berdaya saing tinggi serta dapat bersaing di pasar internasional.

Kadin Garut harus pro aktif dalam menata kebijakan strategis terkait perubahan tata ruang (RTRW) yang sampai detik ini belum ada kejelasan, sehingga jangan sampai terjadi kasus seperti carut marutnya pasar Limbangan yang sampai hari ini belum tuntas, kasus industri Cijolang maupun Sancin yang mana investor sesuka hati membeli lahan dulu baru menguruskan izin bahkan setelah beroperasi ini sangatlah ironis.

Disisi lain kita membutuhkan industri padat karya dalam upaya mengurangi angka pengangguran namun banyaknya aturan yang dilabrak justru mengkerdilkan niat mulia itu sendiri.

Terakhir, Garut sebagai kota santri diharapkan Kadin berperan aktif dalam mendorong entrepreneur santri agar mereka para santri ketika kembali ke masyarakat dalam pengabdiannya menjadi santri yang mandiri berjiwa usaha yang berbasis moralitas.

Banyak hal lain yang tidak mungkin saya bisa sampaikan dalam tulisan singkat ini. Selamat bermusyawarah untuk Kadin Garut 2020, semoga berjalan lancar serta sukses tanpa ekses. Salam…! (Penulis pemerhati ekonomi dan sosial, tinggal di Garut)

Komentar