oleh

DPRD Jabar Minta Segera Realisasikan Pembentukan Daerah Otonomi Baru

GOSIPGARUT.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat mengatakan, pada 27 Desember 2013, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan surat kepada ketua DPR mengenai rancangan undang-undang tentang pembentukan kab/kota di Jabar.

DPRD Jabar juga menerima desakan dari Forum Amanat Presiden (Ampres) berkaitan dengan pemekaran wilayah Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang meliputi Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. 

“Jabar pernah ada kajian untuk pemekaran pada masa pemerintahan Gubernur Yogie SM hingga 42 wilayah,” ujar Achmad di Gedung DPRD Jabar dalam siaran pers, Jum’at (18/10/2019). 

Saat ini, kata dia, dasar hukum atas perubahan UU no 32 tahun 2004 yakni UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui Biro Bidang Pemerintahan dan Kerjasam Pemprov Jabar untuk memfasilitasi secara efektif berkaitan dengan hal tersebut. 

Baca Juga:   Anggota DPRD Jabar Terima Kredit hingga Rp1 Miliar dari Gadaikan SK

“Tak lain usulan CDOB itu yang pertama untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kedua mempercepat terjadinya percepatan pembangunan di daerah yang ketiganya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata politisi dari PKS itu.  

Pemekaran DOB ini dinilai sudah sangat mendesak dengan berbagai pertimbangan.

Kedaruratannya, dia menambahkan, karena dari beban daerah misalnya wilayah Kabupaten Bogor selain luas wilayah dan jumlah penduduk yang sudah mencapai lima juta penduduk. Maka suatu hal yang mendesak untuk pemekaran. 

“Pemerintah pusat harus memberikan prioritas agar alokasi dari APBN  di antaranya untuk pemekaran wilayah sesuai dengan usulan Presiden SBY waktu itu agar ada kebijakan anggaran melalui Menkeu,” ucapnya.

Baca Juga:   Capres/Cawapres Prabowo dan Sandiaga Uno Temui Pendukungnya di Garut

Menurut Achmad, dengan perbandingan wilayah di Jabar ada 27 kabupaten/kota sedangkan di provinsi lain dengan luas wilayah yang hampir sama sudah memiliki lebih dari 30 kabupaten kota. “Jelas pemekaran DOB ini sudah sangat mendesak dengan berbagai pertimbangan,” tandasnya. 

Ketua Forum Ampres, Gunawan Undang menyebutkan, ada tiga CDOB di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki keputusan politik final. Artinya persyaratan mulai dari desa keputusan kabupaten hingga provinsi merupakan keputusan yang berasal dari bawah. Dari 65 CDOB yang dinyatakan layak hanya 22 setelah diverifikasi dari Kemendagri.

“Sudah sangat layak yang waktu itu akan ditetapkan menjadi kabupaten/kota pada sidang paripurna ke-12 DPR RI tepatnya 14 Mei 2014, namun sayangnya gagal ditetapkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas,” ujar Gunawan.

Baca Juga:   Bawaslu Garut Sudah Kumpulkan 1.033 Eksemplar Tabloid IB

Padahal pihaknya sudah memperjuangkan sejak lama untuk mempersiapkan persyaratan adminiatratif berkaitan denfan DOB tersebut. “Kami sudah berdarah-darah untuk memenuhi persyaratan selama belasan tahun,” singkatnya.

Gunawan menambahkan, kabupaten induk sudah sangat mendukung untuk pemekaran tersebut. Bahkan lebih dari sekedar surat kajian dari Sekda Kabupaten Garut berkenaan dengan masalah anggaran.  

“Bahkan untuk penataan calon pendopo di Garut Selatan sudah ada perencanaannya dari kabupaten induk,” tutur dia. 

Ditanya soal moratorium, Gunawan menjelaskan jika dilihat dari hirarki hukum tata negara moratorium itu tidak berlandaskan kepada payung hukum. Tetapi cenderung kepada keputusan secara politis. (ROL/Gun)

Komentar

Berita Terkait