oleh

Hasanuddin: Komisioner KPK Lama dan Baru Tak Ada Bedanya

GOSIPGARUT.ID — Tinggal beberapa hari lagi Presiden Joko Widodo memiliki batas waktu menandatangani UU KPK yang baru. Jika batas waktu sebulan sejak disahkannya UU tersebut (17 September 2019) presiden tidak menandatangani, maka UU itu dinyatakan berlaku.

Dalam rentang waktu tersebut tentu akan ada dinamika tersendiri. Pro kontra, setuju dan tidak setuju, kini beralih pada debat soal perlunya jalan pintas Perppu atau jalan MK (Mahkamah Konstitusi) bagi menyelesaikan polemik ini.

“Hal ini sesungguh jalan keluar yang prosedural dan normal saja. Tidak ada yang istimewa,” kata Pendiri LBH Padjajaran, Hasanuddin, Rabu (3/10/2019).

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Istimewa)

Menurutnya, dalam batas dan ruang lingkup penyelesaian polemik ini, ada baiknya KPK (komisioner dan kawan-kawan) fokus pada penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugasnya, karena sebentar lagi masa tugas mereka akan berakhir (21 Desember 2019). Tuntaskan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan penindakan yang sudah diagendakan.

Baca Juga:   Ustadz Arifin Ilham Dirawat di RSCM, Ma'ruf Amin Menjenguk

“Biarlah hal-hal lain menjadi tugas komisioner baru. Bukankah komisioner yang baru sama juga halnya seperti komisioner lama; produk seleksi presiden dan DPR RI. Sesama diseleksi presiden dan DPR harus saling menguatkan,” ujar Hasanuddin.

Ia menambahkan, komisioner lama ada baiknya mengundang komisioner baru untuk berdiskusi soal agenda penting yang perlu dilanjutkan, sehingga berkesinambungan. Komisoner baru perlu diperkuat, jangan malah didelegitimasi oleh komisoner yang ada. “Karena hal ini tidak baik bagi kewibawaan KPK ke depan,” pungkas Hasanuddin. ***

Komentar

Berita Terkait