GOSIPGARUT.ID — Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Nanik S. Deyang kepada Sudaryono dinilai menjadi sinyal kuat adanya evaluasi besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktivis Jawa Barat, Asep Lukman, menilai perubahan kepemimpinan tersebut menunjukkan pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola program strategis nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Dalam video yang diunggah dan dilihat GOSIPGARUT.ID, Kamis (23/7/2026), Asep mengatakan pergantian kepala BGN tidak bisa dipandang sekadar sebagai proses administratif biasa. Menurut dia, keputusan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinan dan manajemen lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program MBG.
“Terlepas dari alasan kesehatan yang disampaikan ke publik, saya melihat ada pertimbangan strategis di balik pergantian ini. BGN adalah lembaga baru dengan tugas yang sangat besar dan kompleks,” ujar Asep.
Ia menilai Nanik menghadapi tantangan berat dalam membangun organisasi yang baru dibentuk sekaligus mengawal program yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah. Selain persoalan teknis, BGN juga harus menghadapi dinamika politik, pengawasan publik, hingga ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap program MBG.
Menurut Asep, pemimpin lembaga sebesar BGN setidaknya harus memiliki tiga kemampuan utama, yakni integritas dalam menghadapi risiko hukum, kapasitas teknokratik untuk menjalankan organisasi, serta kemampuan kepemimpinan dalam mengelola dinamika kebijakan dan birokrasi.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat pembenahan tata kelola yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Saya melihat Sudaryono memiliki peluang untuk membawa perbaikan. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan mengganti figur, melainkan harus dibarengi pembenahan sistem secara menyeluruh,” katanya.
MBG Dinilai Perlu Terus Disempurnakan
Lebih lanjut, Asep menilai Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki tujuan strategis karena tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.
Menurut dia, keberadaan dapur MBG dapat menciptakan perputaran ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.
“Yang diberi makan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga ekosistem usaha di bawahnya. Ada perputaran ekonomi yang tercipta dari program ini,” ujar Asep.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan MBG masih jauh dari sempurna. Berbagai persoalan seperti tata kelola, distribusi bahan pangan, kualitas layanan, hingga dugaan penyimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Menurut dia, langkah evaluasi dan pergantian pejabat menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama program berjalan.
Pergantian Dinilai Bentuk Koreksi Pemerintah
Asep menilai pemerintah saat ini memilih jalur perbaikan dibandingkan menghentikan program yang telah berjalan. Langkah tersebut dianggap lebih realistis mengingat MBG merupakan program nasional yang telah melibatkan banyak pihak dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menyoroti sejumlah perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah belakangan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program-program prioritas nasional.
“Buktinya ada evaluasi, ada pergantian, ada perbaikan. Itu menunjukkan pemerintah sendiri belum merasa puas dengan kondisi yang ada sekarang,” katanya.
Menurut Asep, keberhasilan MBG pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Harapannya, pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum untuk memperkuat BGN sehingga tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis bisa tercapai secara lebih efektif,” ujar dia. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
