GOSIPGARUT.ID — SDN 4 Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, yang memiliki bangunan cukup memprihatinkan, ternyata luput dari kucuran bantuan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2019 yang diperuntukkan bagi merehab ruang kelas itu.
Dua bangunannya masih beratapkan asbes dan berlantai tanah. Bahkan satu ruangan kelas lagi sudah ambruk pada Rabu, 30 Januari 2019 lalu. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM), praktis hanya mengandalkan dua ruang kelas yang layak, dari enam lokal yang dimilikinya.
Diakui Kepala Seksi Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ma’mun Gunawan, bahwa dengan pola penetapan usulan DAK yang berbasis sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam aplikasi Krisna, memang sulit untuk mengatasi kondisi kerusakan ruang kelas SDN 4 Bayongbong melalui bantuan DAK tahun 2019. Sebab SD tersebut tidak pernah mengusulkan dana bantuan rehab yang dibiayai APBN itu.
“SDN Bayongbong 4 sejak awal usulannya adalah pembangunan jamban. Namun kendati begitu, kami tetap berupaya agar kerusakan ruang kelas SDN 4 Bayongbong dapat teratasi di tahun ini. Tentunya dengan upaya-upaya alternatif penggalian sumber dana di luar anggaran pemerintah,” ujar Ma’mun, saat dihubungi lewat sambungan seluler, Rabu (17/7/2019).
Ia menambahkan, upaya untuk mengatasi kerusakan ruang kelas SDN 4 Bayongbong itu berhasil baik, di mana salah satu badan usaha milik negara (BUMN) bersedia mengucurkan bantuan dana coorporate social responsibility (CSR) sebesar Rp180 juta. BUMN dimaksud yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur, salah satu BUMN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur.
“Alhamdulillah, melalui proses yang tidak mudah dan cukup panjang, dari sejak pengusulan proposal, koordinasi, komunikasi dan lobi-lobi, akhirnya ada BUMN, yaitu PT SMI yang bersedia membantu dengan dana CSR. Hari selasa (16/7/2019) Kepala SDN 4 Bayongbong sudah menandatangani MoU. Tinggal menunggu pencairan dalam satu dua minggu ini,” papar Ma’mun.
Ia mengharapkan agar dengan dana yang diberikan PT SMI itu, pihak sekolah bersama komite dan masyarakat mampu menuntaskan kerusakan ruang kelas sesuai dengan hasil pembicaraan bersama PT SMI saat survey pada Juni 2019 lalu.
“Kami tidak pernah memandang jumlah siswa sebagai ukuran dalam meningkatkan sarana prasarana sekolah. Sebab berapapun jumlah siswanya, setiap sekolah harus memenuhi delapan standar pendidikan. Salah satunya adalah standar sarana prasarana,” pungkas Ma’mun.
(Fj/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
