GOSIPGARUT.ID — Ribuan ruang kelas pada SD dan SMP di Kabupaten Garut membutuhkan perbaikan. Namun di sisi lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2020 turun hanya 50 persen dari tahun 2019.
Atas dasar itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengintruksikan agar Dinas Pendidikan (Disdik) segera melakukan pemetaan jumlah sekolah yang rusak. Dan perbaikan sekolah tersebut, nantinya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
“Saya sudah intruksikan ke Pak Totong sebagai Kadisdik untuk memetakan sekolah rusak SD dan SMP, sehingga tanpa usulan sekolah pun seharusnya dinas bisa menilai kondisi bangunan SD/SMP tersebut. Kita bisa menentukan yang harus segera diperbaiki,” kata Helmi didampingi Kadisdik Garut, Totong, Kasi sarana prasarana SD, Ma’mun Gunawan seusai menghadiri acara peresmian SDN Bayongbong 4, Kamis (30/1/2020) kemarin.
Ditanya soal turunnya DAK Garut, Wabup mengatakan pemerintah pusat sebagai pemberi kebijakan memiliki pertimbangan lain, termasuk di antaranya memperhitungkan juga sebagian prioritas di daerah lain, juga melihat bangunan-bangunan sekolah di Garut masih bagus. Meskipun, kata Helmi, kenyataannya masih cukup banyak yang perlu diperbaiki.
“Untuk SD/SMP ada seribu ruang belajar lebih yang terdata perlu perbaikan. Saya dan Pak Bupati berkomitmen itu bisa diatasi secara bertahap dengan skala prioritas lima tahun kedepan. Karena sarana dan prasarana bisa diprioritaskan, sehingga masyarakat, anak-anak bisa aman nyaman dalam belajar,” katanya.
Namun begitu, kata Helmi, meski anggaran DAK Garut tahun 2020 ini mengalami penurunan dari sekitar Rp 60 miliar pada tahun 2019 lalu dan sekarang hanya sekitar Rp 30 miliar. Akan tetapi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Jika anggaran dari APBN maupun APBD terbatas, beberapa sekolah ada yang bisa dibangun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan, seperti pembangunan SDN Bayongbong 4 ini dibangun melalui dana CSR PT Sarana Multi Infratsruktur (SMI),” ujar Wabup.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Siti Mufatahah, mengatakan, nilai pemberian DAK dari pusat ke daerah dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangan satu tahun ke belakang. Jadi, penurunan anggaran DAK ini bukan hanya ke Garut saja tetapi ke semua daerah di Indonesia.
“DAK tergantung Pemda mengelola anggaran yang bersumber dari DAK setahun belakangan. Apakah Menteri Keuangan mengapresiasi atau tidak, itu dilihat berdasarkan kinerja. Untuk Garut kinerjanya bisa ditingkatkan, fokus pada prioritas pelayanan masyarakat, tidak hanya infrastruktur, tapi bisa juga SDM (sumber daya manusia) atau lainnya. Itu yang dibutuhkan masyarakat sesuai program besar di Pemerintah,” paparnya. (Papap Dindin)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
