oleh

PCNU Garut Maafkan Disdik, Tapi Proses Hukum Jalan Terus

GOSIPGARUT.ID — Audiensi antara Banser dengan Dinas Pendidikan pada Rabu (10/4/2019) lalu, nampaknya belum mendapat titik temu. Pasalnya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut menginginkan kasus tersebut terus diusut tuntas untuk mengungkap penyebab keluarnya soal USBN yang dinilai mendiskreditkan Banser, Anshor, dan NU itu.

“Saya sangat menyayangkan mengapa ini harus terjadi. Apalagi kita tahu kalau tensi politik sekarang kan lagi puncaknya. Kita sudah H-5 (jelang pencoblosan, red),” kata Rois Syuriah PCNU Kabupaten Garut, KH Rd. Amin Muhyiddin Maulani, ketika ditemui wartawan di kantor PCNU Garut, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, kejadian itu tidak seharusnya terjadi karena terdapat tendensi terhadap Anshor dan Banser. Jika melihat proses pembuatan soal yang dipikirkan serta dikerjakan oleh tim sudah jelas dibuat secara sengaja.

Baca Juga:   Disdik Garut Minta Maaf dan Menarik Soal USBN yang Memunculkan Kecaman

“Karena itu saya wajar punya pikiran, wah barangkali ini di Disdik sudah ada bahkan banyak yang keracunan, keracunan HTI kali, tidak menutup kemungkinan,” ujar Amin.

Ia menegaskan, secara personal dirinya sebagai Rois sudah memberi maaf. Terlebih disebutkannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong sudah bertemu di kediamannya.

“Kebetulan kemarin Pak Kadis datang ke rumah, beliau meminta maaf ke saya sebagai Rois dan saya maafkan secara personal. Karena apa? Siapapun yang punya kesalahan dan datang, pasti NU memaafkan kalau dia meminta maaf. Tapi saya juga teringat dengan sabda Gus Dur, bahwa hal apapun kalau kita maafkan ya maafkan, kalau dia minta maaf, tapi tidak untuk dilupakan,” katanya didampingi Sekertaris PCNU Garut, Deni Ranggajaya.

Baca Juga:   Disdik Garut Siapkan Kurikulum Sekolah Siaga Bencana untuk TK, SD, SMP

Menanggapi pelaporan kasus tersebut oleh GP Anshor dan Banser, pihaknya menyerahkan hal tersebut terhadap GP Anshor dan Banser. Menurut Amin, organisasi tersebut memiliki hak otonom untuk bersikap.

Sementara itu, Sekertaris PCNU Garut, Deni Ranggajaya, berharap kasus tersebut bisa diproses secara hukum untuk melihat apa motif serta dalang pembuatan soal tersebut.

Baca Juga:   Disdik Garut Berlakukan Sistem Zonasi dalam PPDB Sekolah Dasar

“Harus diproses secara hukum, sehingga ditemukan siapa sih yang menjadi dalang dan membuat soal tersebut. Karena Saya yakin ini by design, bukan ketidaksengajaan. Apalagi situasi politik menjelang pilpres dan pileg, sehingga ini dijadikan alat terhadap ujaran kebencian menggiring opini terhadap NU,” katanya.

Menurut Deni, rekomendasi pemecatan Kabid SMP, Kasi Kurikulum dan Tim Penyusun Soal belum cukup untuk mengupas sebab keluarnya soal tersebut. (Yuyus)


Komentar

Berita Terkait