GOSIPGARUT.ID — Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) kembali mengemuka setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan langkah-langkah untuk pembentukan enam daerah menjadi DOB, termasuk Garsel.
Menurut calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Garut dari daerah pemilihan (dapil) Garut 3, Heri Rustiana, pembentukan DOB Garsel mendesak dilakukan dengan harapan bisa membuat wilayah selatan Jabar lebih berkembang.
Selain itu, pembentukan DOB Garsel pun akan berdampak terhadap pelayanan publik yang lebih baik serta semua potensi daerah juga bisa terangkat secara optimal. Caleg dari Partai Demokrat ini menyatakan kini ada angin segar untuk dimulai kembali pengajuan pembentukan DOB Garsel.
“Pemprov Jabar sudah menyatakan akan menyiapkan langkah-langkah baru untuk kembali menyiapkan pembentukan DOB Garsel.Rencana Pemprov Jabar itu merupakan angin segar yang harus disambut baik dan direspon Pemkab serta masyarakat Garut,” kata dia.
Bagi warga Garsel, tambah Heri, hal itu merupakan suntikan tenaga baru untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait. “Ini menjadi tenaga sekaligus harapan baru bagi kami. Apa yang telah menjadi rencana Pemprov Jabar itu harus kita sambut dan respon dengan baik dengan melakukan lkangkah-langkah persiapan juga,” katanya.
Heri menuturkan, selama ini warga di Garsel mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi kependudukan dan sejumlah layanan publik lainnya. Selain jarak yang sangat jauh, efektivitas pelayanan yang diberikan Pemkab Garut pun dirasa tak optimal.
Selama ini, jelas Heri, terjadi ketimpangan (disparitas) pembangunan khususnya infrastruktur di Kabupaten Garut, di mana di wilayah selatan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan di utara apalagi tengah. Sebuah hal yang sangat wajar jika masyarakat di Garsel sangat mendambakan segera terbentuknya DOB Garsel.
“Lihat saja, pembangunan jalan serta infrastruktur lainnya di Garsel sangat tertinggal jauh. Demikian pula halnya dengan penataan lingkungan yang juga belum maksimal dilakukan pemerintah,” ujar pria kelahiran Kecamatan Pameungpeuk ini.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Garut yang sangat luas dengan jumlah kecamatan 42 dan desa lebih dari 400, tutur Heri, menyebabkan Pemkab Garut kurang optimal dalam melakukan pemerataan pembangunan. Urusan Pemkab Garut pun terpecah karena luasnya wilayah, sementara urusan dan tanggung jawab pemerintah harus sama ke semua warganya.
Dengan dasar itulah, ditegaskan Heri, bagi warga Garsel, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sempurna dirasakan. Hak-hak atas pelayanan publik tak seimbang demikian pula halnya dengan tingkat kesejahteraan penduduk.
Sebenarnya, menurut dia, pengesahan DOB Garsel sudah tinggal hanya selangkah lagi. Pembahasannya sudah masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut dan mendapatkan dukungan dari Pemprov Jabar.
Bahkan hal itu pun sudah sampai di meja DPR RI periode lalu. “Hanya tinggal selangkah saja. Namun pemerintah pusat malah mengeluarkan moratorium pembentukan DOB sehingga akhirnya terkendala,” ujar Heri. (AH/Yus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
