GOSIPGARUT.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro. Di sisi lain, implementasi program tersebut dinilai menghadapi tantangan politik, sosial, hingga tata kelola distribusi pangan.
Pandangan tersebut disampaikan Aktivis Jawa Barat, Asep Lukman kepada GOSIPGARUT.ID, Sabtu (18/7/2026). Menurut dia, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun rantai pasok yang berpihak kepada produsen kecil sekaligus menjaga program tetap berjalan di tengah dinamika politik nasional.
Asep mengatakan, salah satu tantangan yang mengemuka adalah munculnya resistensi terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, terdapat kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa keberhasilan program tersebut dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2029.
“Ada kekhawatiran dari pihak tertentu bahwa jika program MBG sukses, hal itu akan memuluskan langkah Prabowo pada Pemilu 2029,” kata Asep.
Selain itu, ia menilai muncul kecemburuan sosial di masyarakat terkait besaran insentif yang diterima sebagian pihak dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, menurut dia, perubahan arah belanja negara dari program yang bersifat konsumtif menuju program berbasis ekonomi kerakyatan juga memunculkan berbagai respons.
Menurut Asep, MBG memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Ia menyebut program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Program ini diperkirakan mampu memberikan multiplier effect sekitar satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja,” ujarnya.
Asep juga menilai bantuan melalui MBG lebih tepat sasaran karena langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat sehingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Dalam aspek distribusi pangan, Asep menekankan pentingnya peran Koperasi Merah Putih sebagai penghubung antara petani, peternak, dan dapur penyedia MBG. Menurut dia, koperasi tersebut dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga hasil produksi masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi aktor baru yang mengambil pasokan langsung dari petani dan peternak kecil sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien,” katanya.
Selain koperasi, Asep menilai konsorsium KADMP dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Menurut dia, konsorsium tersebut berperan menjaga kualitas produk, stabilitas harga, serta memastikan pasokan tersedia sesuai kebutuhan.
Menanggapi usulan agar anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, Asep mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menurutnya menunjukkan sektor pendidikan masih menghadapi persoalan tata kelola anggaran. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan penguatan pengawasan.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyinggung dinamika politik yang berkembang terkait MBG. Menurut dia, kritik yang disampaikan PDI-P terhadap program tersebut lebih merupakan bagian dari strategi politik untuk meningkatkan posisi tawar. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber.
Di sisi lain, Asep menilai pemerintahan Presiden Prabowo tengah mendorong dua agenda besar, yakni pemberantasan korupsi di tingkat elite serta penguatan keberpihakan fiskal kepada masyarakat kecil. Menurutnya, agenda tersebut akan menghadapi tantangan sehingga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.
“Program sebesar MBG membutuhkan tim yang tidak hanya loyal, tetapi juga memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan politik yang kuat agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tutur Asep. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
