Politik

Musda Golkar Garut Belum Juga Digelar, Dua Nama Mulai Berebut Kursi Ketua

×

Musda Golkar Garut Belum Juga Digelar, Dua Nama Mulai Berebut Kursi Ketua

Sebarkan artikel ini
Dua kandidat yang berebut kursi ketua di Musda Golkar Garut.

GOSIPGARUT.ID — Musyawarah Daerah XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut belum juga digelar meski persiapan kepanitiaan telah rampung. Panitia masih menunggu kepastian jadwal dari DPD Partai Golkar Jawa Barat. Di tengah penantian itu, dua nama mulai menyatakan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut.

Ketua Panitia Musda XI DPD Golkar Garut, Deden Sopian, mengatakan seluruh perangkat kepanitiaan telah siap. Rapat pleno pembentukan dan penetapan kepanitiaan digelar pada 4 Agustus 2026 di Aula Kantor DPD Golkar Kabupaten Garut, Jalan Ahmad Yani.

“Secara kepanitiaan kami sudah siap. Seluruh berkas hasil rapat pleno juga sudah disampaikan kepada DPD Golkar Provinsi Jawa Barat,” ujar Deden kepada wartawan, Senin, 7 September 2026.

Dalam pleno tersebut, DPD Golkar Kabupaten Garut ditetapkan sebagai penanggung jawab Musda. Deden Sopian dipercaya sebagai Ketua Pelaksana. Posisi Steering Committee (SC) diberikan kepada H. Suyatna, sedangkan Organizing Committee (OC) dipimpin Deden Rosyidin.

Baca Juga:   KPU Garut Tetapkan Abdusy Syakur Amin dan Luthfianisa Putri Karlina sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Panitia sebelumnya merencanakan Musda berlangsung pada 27 Agustus 2026. Namun, tanggal itu belum terealisasi karena harus disesuaikan dengan agenda DPD Golkar Jawa Barat.

Kehadiran Ketua DPD Golkar Jawa Barat Daniel Muttaqien Syaifuddin menjadi salah satu pertimbangan. Deden mengatakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat diharapkan dapat hadir dalam setiap pelaksanaan Musda DPD II.

Perubahan jadwal, menurut Deden, tidak menjadi persoalan bagi panitia. Mereka tinggal menunggu instruksi resmi dari tingkat provinsi.

“Kami panitia penyelenggara bersama SC dan OC telah siap untuk penyelenggaraan, kapan pun DPD Jabar memerintahkan,” kata dia.

Dua Nama Muncul

Sambil menunggu jadwal Musda, peta persaingan menuju kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut mulai terlihat. Sejauh ini terdapat dua nama yang menyatakan diri sebagai bakal calon: Aris Munandar dan Abdusy Syakur Amin.

Namun, daftar itu belum final. Pendaftaran calon secara resmi belum dibuka sehingga masih memungkinkan muncul kandidat lain.

“Sampai saat ini baru dua calon, karena belum dibuka lagi pendaftaran,” ujar Deden.

Baca Juga:   Musda Golkar Garut Ditunda, Bupati Abdusy Syakur Tepis Isu Karpet Merah Diskresi DPP ​

Ia memastikan proses pencalonan dan pemilihan nantinya mengikuti aturan organisasi Partai Golkar. Ketentuan itu mencakup AD/ART serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis partai.

Menurut Deden, seluruh kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sepanjang memenuhi persyaratan.

“Semua kader mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan Partai Golkar,” katanya.

Selain persyaratan formal, Deden menyinggung mekanisme diskresi yang menjadi kewenangan DPP Partai Golkar. Mekanisme tersebut memungkinkan kader tertentu yang belum memenuhi persyaratan untuk tetap mengikuti proses pemilihan sebagai calon.

Ia menilai perbedaan pilihan dalam Musda merupakan bagian dari dinamika organisasi politik. Perbedaan itu, kata Deden, tidak semestinya berkembang menjadi perpecahan.

Belajar dari Musda Sebelumnya

Deden merujuk pengalamannya mengikuti empat kali Musda Golkar Garut. Ia tercatat mengikuti Musda VII pada 2005 hingga Musda terakhir pada 2020.

Menurut Deden, perbedaan pandangan dan pilihan selalu muncul dalam setiap Musda. Namun, konflik tidak pernah berlangsung berkepanjangan.

Baca Juga:   Percepat Sortir Surat Suara, KPU Garut Terjunkan Anggota PPK dan PPS

“Artinya selalu bisa dimusyawarahkan dan bersatu kembali,” ujarnya.

Deden berharap pola serupa terjadi dalam Musda XI. Musyawarah, menurut dia, harus tetap menjadi jalan untuk menjaga soliditas kader.

Deden mengatakan DPD Golkar Jawa Barat telah memberikan ruang kepada DPD Golkar kabupaten dan kota untuk membangun kesepakatan di antara para kandidat beserta tim pendukungnya sebelum jadwal Musda ditetapkan.

Upaya mencari mufakat itu dinilai penting untuk menjaga kekompakan internal. Namun, proses tersebut juga perlu memiliki batas waktu agar Musda tidak terus tertunda.

“Kami DPD II se-Jawa Barat diberikan waktu oleh Ketua DPD Jabar untuk bermufakat di antara para calon dan timnya, sebelum jadwal ditetapkan. Tujuannya agar kekompakan dan persatuan bisa terjaga,” kata Deden. (Yuyus)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *