GOSIPGARUT.ID — Maraknya konten hoaks di media massa dan media sosial dinilai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan hal itu dalam acara IKP Talks #7 bertajuk “Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring Bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting”, Kamis (31/7/2025).
Mengutip data Komdigi RI 2024, Adi mengungkapkan ribuan konten hoaks di media sosial kerap luput dari penanganan cepat. “Hoaks bukan hanya mengaburkan kebenaran, tapi juga menimbulkan kebingungan dan menghambat penyelesaian masalah jika tak segera diluruskan,” katanya.
Ade menekankan bahwa humas pemerintah harus memiliki kemampuan strategi dan analisis berbasis data agar mampu merespons isu secara cepat dan akurat. “Media monitoring bukan sekadar tahu apa yang trending, tapi harus bisa membaca situasi dan membuat langkah taktis,” ujarnya.
Adi juga mendorong sinergi lintas daerah agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan terarah.
Pada kesempatan yang sama, narasumber Virgana Targa Sapanji dari Universitas Widyatama Bandung memandu peserta mempraktikkan media monitoring dengan alat seperti Google Trends hingga perangkat berbayar.
“Setiap pemberitaan negatif harus segera ditanggapi dengan komunikasi yang tepat. Jangan biarkan isu liar berkembang,” tegas Virgana. Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam pernyataan publik agar tak terjadi kontradiksi.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Jabar, Viky Edya, berharap hasil diskusi ini dapat diimplementasikan untuk memperkuat reputasi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Barat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
