IDULFITRI bukan sekadar perayaan kemenangan setelah sebulan berpuasa, tetapi juga momentum untuk kembali pada kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran yang harusnya membebaskan kita dari belenggu kebodohan sistemik yang telah mengakar dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.
Di Tanah Sunda, kebodohan ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari sistem yang secara sadar atau tidak, telah melanggengkan kejumudan berpikir, menghambat nalar kritis, dan membentuk mentalitas tunduk tanpa daya kritis.
Bangsa ini secara sadar atau tidak, telah melahirkan dan terjebak dalam ruang kebodohan kolektif, dan untuk melawannya dibutuhkan kesadaran kolektif. Salah satu akar kebodohan ini adalah lemahnya literasi dan akses terhadap informasi yang berkualitas.
Akibatnya, masyarakat tidak terbiasa berpikir kritis. Ketidakmampuan berpikir kritis ini semakin diperparah oleh budaya simbolik yang lebih mementingkan bentuk luar daripada substansi. Rasa hormat berlebihan terhadap figur atau status sosial sering kali menutupi kenyataan bahwa yang dihormati belum tentu benar atau membawa manfaat bagi rakyat.
Fanatisme tanpa logika juga menjadi penyakit akut, di mana membela sesuatu atau seseorang dilakukan secara membabi buta tanpa melihat fakta dan argumen rasional. Perbedaan pandangan dianggap ancaman, bukan kekayaan intelektual.
Ironi terbesar dari sistem ini adalah bahwa di satu sisi, rakyat didorong untuk menjadi pintar, tetapi di sisi lain, sistem justru tidak memberikan ruang bagi kecerdasan untuk berkembang. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan malah menjadi alat pembungkaman.
Masyarakat diajarkan untuk patuh tanpa bertanya, menerima tanpa mempertanyakan. Akibatnya, yang bodoh melahirkan yang bodoh, dan mereka yang mencoba melawan sistem dianggap sebagai pembangkang yang harus disingkirkan.
Negeri ini terjebak dalam lingkaran yang sama meskipun sudah berganti delapan presiden.
Teori “hegemoni” dari Antonio Gramsci dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebodohan sistemik ini dipertahankan. Gramsci menjelaskan bahwa dominasi tidak hanya terjadi melalui kekuatan fisik atau paksaan, tetapi juga melalui kontrol budaya dan intelektual yang membuat masyarakat menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar.
Sistem pendidikan, media, dan budaya populer dikendalikan untuk membentuk kesadaran yang tunduk pada struktur kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, kebodohan sistemik bukanlah sekadar kurangnya pendidikan, tetapi sebuah konstruksi sosial yang disengaja untuk mempertahankan status quo.
Di tengah kondisi ini, gerakan KDM hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap kebodohan sistemik. Kebijakan-kebijakan yang diusung KDM menabrak kebiasaan lama yang stagnan, memotong jalur birokrasi yang berbelit, dan memberikan solusi nyata bagi rakyat.
Diskresi dalam kebijakan yang diambil oleh KDM tidak lahir dari sembarang tindakan, tetapi dari keberanian untuk menerobos sistem yang selama ini lebih banyak menjadi penghambat ketimbang pemecah masalah.
Beberapa kebijakan dan diskresi populis “Kang Dedi “Bapa Aing” Mulyadi antara lain:
Anggaran yang pro rakyat dan tepat sasaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pajak kendaraan 100% untuk Infrastruktur jalan, mengalokasikan seluruh pajak kendaraan demi perbaikan dan pembangunan jalan yang layak bagi masyarakat.
Sekolah tanpa studi tour, bebas pungli pungutan liar (pungli), dan pembebasan ijazah yang tersandera, menjamin akses pendidikan yang lebih adil dan menghilangkan beban tambahan bagi orang tua murid.
Relokasi rumah bebas banjir di Bekasi secara cepat, solusi konkret bagi warga yang terdampak banjir dengan relokasi yang manusiawi dan efektif.
Pembebasan tunggakan pajak kendaraan, memberi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi kewajiban tanpa beban denda yang berlebihan.
Subsidi bagi kusir delman dan becak di Garut, membantu para pekerja sektor informal agar tetap memiliki penghasilan layak dalam menghadapi perubahan zaman.
Namun, perubahan selalu menghadapi perlawanan. Mereka yang diuntungkan oleh sistem lama tentu tidak tinggal diam. Mereka akan berusaha mempertahankan status quo dengan berbagai cara, termasuk dengan membangun narasi bahwa perubahan adalah ancaman.
Maka, pertanyaannya adalah apakah kita tetap akan tunduk pada kebodohan yang diwariskan, atau kita akan bangkit dengan kesadaran kolektif untuk menantang sistem yang membelenggu ini?
Idulfitri, yang bermakna kembali ke fitrah, seharusnya juga dimaknai sebagai kembalinya manusia pada kesadaran tertingginya — kesadaran untuk tidak menjadi budak kebodohan. Saatnya kita menentukan di mana kita berdiri tetap dalam kejumudan, atau bangkit dengan kesadaran kolektif melawan kebodohan sistemik yang telah terlalu lama mengakar di tanah ini.
Pada akhirnya kita berharap dan berdoa semoga Indulfitri tahun ini bagi Jawa Barat,tanah Pasundan hususnya dan Indonesia pada umunya, menjadikan momentum istimewa yang melahirkan banyak inovasi dan keberanian untuk melawan kebodohan kolektif versus kesadaran kolektif, dengan gerakan tradisi “Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh”, bergerak sauyunan menjadikan Jabar Istimewa. (Galih F. Qurbany, Pengamat kebijakan dan Informasi strategis PAKIS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
