GOSIPGARUT.ID — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ade Manadin, memimpin apel gabungan di halaman SMPN 1 Mekarmukti, Senin (24/1/2022). Setelah memimpin apel yang diikuti aparat sipil negara (ASN), siswa, dan kepala desa se-Kecamatan Mekarmukti itu, Ade menyerahkan berbagai bantuan.
Di antaranya bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut berupa kursi roda, alat bantu pendengaran, dan modal usaha bagi guru honorer. Ade juga menyantuni siswa yatim dan yatim piatu serta siswa stunting yang mengikuti apel. Bahkan sebanyak 307 siswa SMPN 1 Mekarmukti diberikan uang jajan.
“Anak yatim itu harus dijaga dan diperlakukan istimewa. Kita yang orang tuanya lengkap memiliki tempat mengadu ketika ada masalah, tapi mereka anak yatim kepada siapa mengadu. Karenanya saya nitip kepada para guru di sini, tolong perlakukan anak-anak yatim dan yatim piatu seperti kita memperlakukan anak kita sendiri,” ujarnya.
Selain memberikan bantuan, Ade juga memberikan penghargaan kepada SDN 1 Mekarmukti yang telah mencapai 99,24 persen dalam vaksinasi anak usia 6-11 tahun dan kepada Kepala Desa Cijayana yang telah mencapai 86,68 persen dalam vaksinasi dosis 1 usia 12-59 tahun dan 86,50 persen untuk lansia.
“Meskipun capaian vaksinasi Kecamatan Mekarmukti masih 73 persen pada usia 12-59 tahun, 75 persen pada usia lansia dan 59 persen pada usia 6-11 tahun, namun kita patut menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh semua stakeholder dalam mensukseskan vaksinasi. Capaian SDN 1 Mekarmukti dan Kepala Desa Cijayana kita jadikan motivasi agar yang lain bisa mengejar,” katanya.
Sementara itu, Bupati Rudy Gunawan dalam sambutan tertulisnya berharap, melalui kegiatan apel gabungan tingkat kecamatan ini dapat menumbuhkan jiwa korsa diantara para ASN, dan membangun persepsi yang sama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Lakukan langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Bantu masyarakat untuk secara mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan publik yang dibutuhkan. Cegah terjadinya malverse atau kejahatan dalam jabatan, seperti melakukan pungutan liar, tindakan gratifikasi, dan korupsi yang akan merusak tata nilai birokrasi dan pemerintahan,” tandas Bupati. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
