GOSIPGARUT.ID — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Oleh Soleh, S.H., menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara insan pers, pemerintah, serta para pemangku kebijakan. Sinergi ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan daerah dan memastikan aspirasi masyarakat sampai ke meja pengambil kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Oleh saat menggelar silaturahmi dengan insan pers Kabupaten Garut di Rumah Makan Botram, Jalan Raya Bandung–Garut, Sabtu, 17 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Oleh menyoroti peran strategis media massa yang tidak sekadar menjadi alat penyampai informasi, melainkan juga jembatan penghubung atas berbagai persoalan publik di lapangan.
”Keberadaan media sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui secara luas dan memperoleh perhatian dari pemerintah maupun lembaga terkait. Melalui pemberitaan, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan ditindaklanjuti menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan,” ujar Oleh.
Ia mengajak wartawan dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pembangunan Kabupaten Garut, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta infrastruktur. Oleh juga menegaskan tugasnya sebagai wakil rakyat mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun wilayah.
Untuk memperkuat responsivitas pemerintah, ia menekankan pentingnya peran ketua RT sebagai unsur pemerintahan terdepan yang paling memahami kondisi riil warga. Persoalan yang diserap dari tingkat bawah selanjutnya dapat diteruskan sesuai kewenangan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Di sisi lain, Oleh mendorong peningkatan profesionalisme media lokal dan portal berita daring di Garut. Ia mengingatkan pengelola media untuk melengkapi administrasi dan legalitas usaha sesuai ketentuan hukum. Peningkatan kapasitas pers melalui pendidikan jurnalistik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi dinilai penting untuk menjaga akurasi dan kepercayaan publik.
”Wartawan perlu memahami kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika timbul keberatan atas pemberitaan, penanganannya harus melalui mekanisme sengketa pers yang sesuai aturan,” kata Oleh.
Ia menambahkan bahwa dirinya terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh platform media guna mendukung pembinaan jurnalistik yang berkelanjutan.
Selain isu daerah, Oleh yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, serta komunikasi dan informasi turut menyinggung tantangan pertahanan nasional di era digital.
Menurutnya, potensi ancaman saat ini tidak lagi sebatas kekuatan militer konvensional, tetapi telah meluas ke ruang siber. Oleh mendukung wacana pembentukan matra siber serta penguatan pertahanan digital nasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dari sisi kemanusiaan.
Menutup keterangannya, Oleh berharap kolaborasi antara insan pers, masyarakat, dan pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih responsif dan tepat sasaran. (Yuyus)
