GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memanggil Bupati Garut beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut. Pemanggilan ini menyusul ditemukannya pangkasan tajam alokasi anggaran perbaikan jalan dalam APBD Garut tahun anggaran 2026 yang dinilai jauh di bawah rekomendasi pemprov.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan hal tersebut merespons keluhan publik yang ramai menyoal rusaknya infrastruktur jalan kabupaten dan desa di wilayah Garut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan batas minimal alokasi anggaran pembangunan jalan sebesar 7 persen dari total APBD Garut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka yang jauh dari target tersebut.
”Di penyusunan RAPBD Kabupaten Garut tahun 2026, kami telah memberikan rekomendasi bahwa alokasi pembangunan jalannya harus 7 persen dari total APBD,” ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya.
Jika merujuk pada porsi 7 persen, alokasi yang seharusnya dikucurkan Pemkab Garut mencapai Rp360 miliar. Namun, dalam pelaksanaan APBD Garut 2026, alokasi anggaran untuk jalan, jembatan, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) tercatat hanya Rp105 miliar atau setara 2,2 persen dari total APBD.
Angka riil untuk fisik jalan bahkan lebih memprihatinkan. Dedi menyebutkan bahwa berdasarkan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, dana yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan jalan hanya menyentuh Rp80 miliar.
Ketiadaan komitmen anggaran ini dinilai Dedi sebagai akar pemicu keresahan warga yang terus berulang. “Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya dialokasikan anggaran Rp80 sampai Rp105 miliar untuk jalan dan PJU-nya, sehingga keributan akan terus terjadi,” tegas Dedi.
Langkah tegas disiapkan Pemprov Jawa Barat guna mengurai benang kusut pemangkasan anggaran ini. Pemprov berencana memanggil jajaran Pemkab Garut untuk mengevaluasi sekaligus mendorong perubahan pada APBD Kabupaten Garut agar disesuaikan dengan instruksi gubernur.
”Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengundang Bupati Garut dan Ketua TAPD Kabupaten Garut serta jajarannya untuk memberikan penjelasan dan melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Garut,” tutur Dedi.
Langkah penyesuaian ini diharapkan dapat memastikan hak masyarakat Garut atas infrastruktur yang layak dan memadai.
Di akhir penyampaiannya, Dedi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi setiap proses pembangunan di wilayah Jawa Barat. Pengawasan publik dinilai vital agar alokasi anggaran benar-benar mendarat pada kepentingan masyarakat luas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
