GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin ingin mengubah absensi siswa menjadi alat deteksi dini anak putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan sistem pemantauan kehadiran siswa secara digital yang memungkinkan orang tua segera menerima notifikasi ketika anak tidak hadir di sekolah.
Gagasan itu muncul di tengah persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Syakur mengatakan ketidakhadiran siswa tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan administrasi belaka. Absensi, menurut dia, harus menjadi pintu masuk untuk mengetahui lebih cepat siswa yang mulai meninggalkan sekolah.
“Paling tidak saya akan memfilter anak-anak yang sekolah namun tidak melanjutkan. Caranya dengan mendeteksi sesegera mungkin ketika ada anak yang bilangnya sekolah namun tidak hadir sekolah,” kata Syakur dalam Rapat Koordinasi Penanganan Absensi Siswa dan Anak Tidak Sekolah di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, Rabu, 12 Agustus 2026.
Syakur menilai keterlambatan mendeteksi ketidakhadiran dapat membuat persoalan semakin sulit ditangani. Anak yang awalnya hanya sesekali absen bisa semakin jarang datang ke sekolah. Pada tahap berikutnya, mereka berisiko berhenti mengikuti pendidikan.
Karena itu, pemerintah daerah ingin membangun sistem yang dapat memantau kehadiran siswa secara lebih cepat. Data absensi sekolah akan menjadi informasi awal bagi orang tua dan pemerintah untuk mengetahui siswa yang tidak hadir.
Sistem digital tersebut nantinya diharapkan dapat mengirimkan notifikasi kepada orang tua. Ketika anak tidak masuk sekolah, orang tua bisa segera mengetahui dan menelusuri penyebabnya. Sekolah pun dapat melakukan tindak lanjut tanpa menunggu masalah berlarut.
“Dengan begitu maka ada suatu monitoring yang komprehensif,” ujar Syakur.
Absensi Bukan Sekadar Daftar Hadir
Bagi Syakur, persoalan absensi berkaitan langsung dengan upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui berapa banyak anak yang sudah keluar dari sekolah. Yang lebih penting, kata dia, adalah menemukan gejalanya sebelum keputusan untuk berhenti sekolah benar-benar terjadi.
“Kita sangat prihatin dengan anak yang tidak sekolah yang tinggi,” katanya.
Syakur menyebut kondisi ekonomi keluarga sebagai salah satu penyebab. Ada anak yang memilih bekerja sejak dini karena orang tua tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kebutuhan mereka.
“Mungkin disebabkan karena orang tuanya tidak memiliki ekonomi untuk membekali dan anaknya mau bekerja,” ujarnya.
Faktor keluarga juga menjadi perhatian. Dorongan orang tua untuk melanjutkan pendidikan, menurut Syakur, turut menentukan keberlanjutan sekolah seorang anak.
Karena itu, penanganan absensi tidak akan berhenti di sekolah. Pemerintah ingin melibatkan orang tua dan unsur pemerintahan sampai tingkat desa. Ketika seorang siswa mulai sering tidak hadir, informasi tersebut diharapkan segera bergerak dari sekolah kepada keluarga dan pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Model pengawasan ini menempatkan absensi sebagai alarm awal. Pemerintah tidak perlu menunggu seorang anak resmi menjadi Anak Tidak Sekolah untuk turun tangan.
Namun, sistem digital hanya menjadi alat. Penyebab ketidakhadiran tetap harus ditemukan dan diselesaikan. Anak yang absen karena persoalan ekonomi membutuhkan penanganan berbeda dengan siswa yang tidak masuk karena persoalan keluarga atau lingkungan.
Pemkab Garut kini mendorong agar pengawasan tersebut terintegrasi. Targetnya sederhana: satu ketidakhadiran tidak menjadi awal dari hilangnya seorang anak dari bangku sekolah.
Jika sistem berjalan, orang tua menjadi pihak pertama yang menerima peringatan. Sekolah menjadi pihak yang melakukan verifikasi. Pemerintah daerah dan desa dapat masuk ketika persoalannya membutuhkan intervensi lebih jauh.
Bagi Syakur, semakin cepat seorang siswa terdeteksi tidak aktif di sekolah, semakin besar peluang anak tersebut dikembalikan ke jalur pendidikan. (Fridealis Journal)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
