GOSIPGARUT.ID — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno perdana kepengurusan masa bakti 2025–2030 di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang No. 2, Bandung, Minggu (28/6). Rapat tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, sekaligus menjadi awal konsolidasi organisasi menghadapi agenda politik mendatang.
Salah satu perhatian dalam rapat pleno itu adalah komposisi kepengurusan yang didominasi kalangan generasi milenial. Dari total 181 pengurus yang telah dilantik, mayoritas merupakan kader muda yang diharapkan mampu menghadirkan energi baru sekaligus memperkuat kinerja organisasi.
Daniel mengatakan, tingginya antusiasme kader juga terlihat dari banyaknya peminat yang ingin bergabung dalam struktur kepengurusan. Menurut dia, saat ini terdapat lebih dari 800 kader yang masuk dalam daftar tunggu untuk menjadi bagian dari kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Ia menegaskan, seluruh jajaran pengurus memiliki target utama memenangkan Partai Golkar pada kontestasi politik yang akan datang. Karena itu, setiap ketua bidang diminta menyusun program kerja yang tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki dampak elektoral dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tidak ada ruang bagi program yang hanya bersifat administratif. Setiap bidang harus memiliki kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan partai, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional,” ujar Daniel didampingi Wakil Ketua Bidang Kepartaian, Pulihono, dalam keterangan persnya.
Selain memperkuat kerja-kerja politik, Daniel juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola organisasi. Ia meminta seluruh pengurus di tingkat provinsi mengedepankan semangat pelayanan kepada kader di daerah serta menghilangkan birokrasi yang dinilai dapat menghambat efektivitas organisasi.
“Saya tegaskan, tidak boleh lagi ada pengurus tingkat provinsi yang mempersulit urusan kader atau pengurus di tingkat kota dan kabupaten. Orientasi kita adalah melayani. Kita ingin membangun sistem yang memudahkan, bukan menghambat. Pengurus provinsi harus menjadi mitra strategis bagi daerah, bukan menjadi beban,” katanya.
Dalam rapat pleno tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat juga mengesahkan tata kerja organisasi sebagai pedoman pelaksanaan program kepengurusan lima tahun ke depan. Selain itu, seluruh jajaran pengurus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Melalui konsolidasi kepengurusan baru yang didominasi generasi muda, Partai Golkar Jawa Barat optimistis dapat memperkuat mesin organisasi, meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang, serta memperbesar kontribusi partai dalam agenda politik di tingkat daerah maupun nasional. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
