Wagub Jabar Apresiasi Konferensi Ketenagakerjaan 2025: “Regulasi Harus Adaptif dan Melindungi Pekerja Rentan”

GOSIPGARUT.ID — Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) serta Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang telah menggagas Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Call for Papers 2025. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel Mercure Karawang, Senin (17/11/2025).

“Atas nama Pemda Provinsi Jabar, saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Fakultas Hukum Unsika dan P3HKI yang telah menghadirkan forum akademik sekaligus praktis ini,” ujar Erwan dalam sambutannya.

Erwan menuturkan, Karawang sebagai kawasan industri strategis nasional merupakan “ruang nyata” di mana regulasi ketenagakerjaan diuji setiap hari. Mulai dari hubungan industrial, jaminan sosial, peningkatan keterampilan, hingga ekosistem kerja digital—semuanya bergerak cepat seiring perkembangan teknologi.

Menurutnya, perubahan dunia kerja kini berlangsung masif: digitalisasi, gig economy, fleksibilitas kerja, hingga meningkatnya pekerja informal. Karena itu, regulasi ketenagakerjaan tak bisa lagi bersifat kaku.

“Regulasi tidak dapat lagi bersifat statis. Harus adaptif, adil, dan mampu melindungi semua pekerja termasuk mereka yang rentan dan yang bekerja di luar sistem formal,” tegas Erwan.

Ia mengingatkan bahwa negara, sesuai amanat konstitusi, bukan hanya pembentuk aturan, tetapi juga penjaga martabat manusia. Konsep kerja layak, kata Erwan, harus dipahami secara utuh—meliputi upah, keselamatan, kompetensi, perlindungan sosial, hingga kepastian hukum.

Erwan juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, peningkatan pendidikan vokasi, serta penguatan dialog tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

“Kami percaya, pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika hubungan industrialnya sehat dan berkeadilan,” ujarnya.

Call for Papers Dinilai Jadi Ruang Strategis

Lebih lanjut, Erwan menilai call for papers pada konferensi tersebut menjadi ruang strategis untuk menghasilkan gagasan baru dan analisis empiris yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan.

Pemerintah daerah, kata Erwan, sangat terbuka untuk menerima dan mengadopsi hasil kajian akademik sebagai referensi penyempurnaan regulasi maupun program ketenagakerjaan.

Ia berharap konferensi ini dapat melahirkan gagasan progresif yang relevan dengan dinamika pasar kerja, memperkuat hubungan industrial yang berkeadilan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat.

“Saya berharap konferensi ini dapat melahirkan sejumlah ide atau gagasan,” kata Erwan.

Menutup sambutannya, Erwan menegaskan bahwa hukum harus menjadi pilar pembangunan nasional—bukan sekadar instrumen normatif, tetapi jembatan menuju kesejahteraan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

“Selamat melaksanakan Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Call for Papers 2025. Semoga kegiatan ini menjadi ruang yang subur bagi lahirnya ilmu pengetahuan baru, kebijakan publik yang lebih progresif, dan hubungan industrial yang semakin harmonis,” pungkasnya. (Yan AS)