GOSIPGARUT.ID — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah aset milik pemerintah daerah. Ia menilai, ada indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena uang sewa fasilitas publik justru mengalir ke rekening pribadi oknum tertentu.
Dalam keterangannya, Yudha menyebut beberapa fasilitas milik Pemkab Garut seperti Islamic Center, Balai Paminton, dan Art Center diduga disewakan secara tidak resmi. Dana hasil sewa gedung, kata dia, tidak masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya.
“Saya khawatir bukan cuma kegiatan reses saya, tapi banyak kegiatan masyarakat atau pihak luar yang menyewa gedung milik pemerintah, tapi uangnya malah ditransfer ke rekening pribadi pengelola,” ujar Yudha, Jumat (18/10/2025).
Ketua DPC PDI Perjuangan Garut itu bahkan mengaku mengalami langsung praktik tersebut saat menggelar kegiatan di Islamic Center Garut. Stafnya diminta mentransfer pembayaran sewa ke rekening pribadi seseorang bernama Hermansyah—bukan rekening resmi pemerintah.
“Saya sudah coba konfirmasi ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bu Luna, tapi belum direspons. Bukti transfer dan identitas pihak yang bersangkutan sudah saya kirim,” tegasnya.
Yudha juga menyebut, mantan Kepala Bidang Aset, Asep Diana, sempat mengakui adanya penyimpangan tersebut di lapangan. “Beliau bilang, ‘Memang ini sedikit nakal,’ begitu katanya. Karena itu saya minta Pemkab Garut serius menertibkan oknum-oknum seperti ini,” ungkapnya.
Menurut Yudha, praktik semacam ini jelas merugikan daerah. Padahal, Garut masih membutuhkan banyak sumber penerimaan untuk menangani berbagai masalah sosial, termasuk infrastruktur, bantuan lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kita butuh PAD tinggi untuk memperbaiki fasilitas dan membantu warga. Tapi kalau uang sewa malah masuk ke rekening pribadi, itu kebocoran yang tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Yudha pun mendesak agar Pemkab Garut segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, memastikan seluruh transaksi penyewaan dilakukan secara transparan dan tercatat resmi. “Kalau PAD bocor di level kecil seperti ini, bagaimana mau kuat menopang pembangunan besar?” tutupnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
