GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Poe Ibu yang dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur bukanlah gerakan pengumpulan uang semata, melainkan upaya menghidupkan kembali semangat kepedulian sosial khas masyarakat Sunda.
“Tapi beberapa masyarakat memahami kalau saya akan mengumpulkan uang satu orang seribu. Tidak ada,” ujar Dedi, atau yang akrab disapa KDM, di Gedung Sate, Rabu (8/10/2025).
“Surat edaran itu imbauan agar kita kembali mengaktifkan kepedulian sosial yang mulai menurun,” sambungnya.
Menurut KDM, tradisi gotong royong di Jawa Barat telah lama tumbuh dalam berbagai bentuk seperti jimpitan, beras perelek, dan Gasibu (Gerakan Sehari Seribu). Ia menilai, nilai-nilai itu perlu dihidupkan kembali dengan cara yang lebih modern, transparan, dan terukur.
“Saya memposting ini dan banyak komentar positif. Ada yang bilang dari Tasikmalaya sudah lama melakukan hal ini, lalu dari Garut dan daerah lain. Artinya, tradisi ini hidup dan berkembang. Saya hanya ingin mengkapitalisasi itu agar terdigitalisasi, ada regulasi, ada transparansi: uang masuk berapa, keluar berapa,” tegasnya.
KDM menjelaskan, dana hasil Gerakan Poe Ibu akan dikelola di tingkat RT/RW hingga kabupaten/kota untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran pendidikan dan kesehatan memang sudah ada di APBD, tapi masih ada kebutuhan di luar itu yang bisa dibantu lewat gerakan sosial ini,” kata Dedi.
Sebagai contoh, ia menyebut Bale Pananggeuhan — tempat pengaduan masyarakat di Gedung Sate — yang pendanaannya bersumber dari gerakan sosial serupa, yaitu Gerakan Sehari Seribu dari para ASN.
“Pengaduan yang masuk akan diteruskan dari RT, RW, hingga bupati atau walikota. Saya juga membuka pengaduan di Gedung Sate, dan dananya dari ASN. Ini agar semua pengaduan bisa langsung ditindak,” ujarnya.
Dedi menambahkan, kanal pengaduan ini juga terhubung dengan layanan digital seperti SP4N Lapor dan Sapawarga, agar setiap laporan warga, baik dari kota maupun pelosok desa, bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Jangan sampai warga harus curhat di media sosial. Kalau itu terjadi, berarti pemerintahnya tidak berjalan dengan baik,” tegas Dedi. “RT, RW, sampai kepala daerah harus buka ruang pengaduan agar pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.”
Gerakan sosial ini mulai menunjukkan dampak positif. Salah satunya datang dari Yayasan Amal Qoryatul Mobarokah di Kampung Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Yayasan ini telah menjalankan gerakan seribu sehari sejak 2023, jauh sebelum Gerakan Poe Ibu digagas secara resmi.
“Setiap Jumat, dua orang anggota yayasan keliling ke dua RW untuk mengumpulkan kenclengan. Alhamdulillah, tiap minggu bisa terkumpul sekitar Rp2 juta,” ujar pengurus yayasan, Ida.
Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial — membeli lahan pemakaman umum, membantu panti jompo, membiayai anak sekolah, hingga menolong warga sakit. “Kami bahkan antar orang sakit ke rumah sakit dan semua biayanya ditanggung,” ungkap Ida.
Ia mengatakan, gerakan tersebut kini mulai diikuti RW lain. Bahkan, perwakilan Kementerian Sosial telah mendatangi yayasan itu untuk membantu proses legalisasi.
“Dengan adanya Gerakan Poe Ibu, kami semakin semangat untuk terus membantu warga tanpa pamrih,” tutur Ida.
Melalui Gerakan Poe Ibu, Dedi Mulyadi berharap gotong royong masyarakat Jawa Barat tidak hanya hidup kembali, tapi juga menjadi gerakan sosial modern — berbasis digital, transparan, dan berkelanjutan. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
