GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Launching dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Garut, Jalan Raya Samarang, Selasa (30/9/2025).
Menurut Syakur, terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi penyebab utama kemiskinan yang diwariskan turun-temurun.
“Pak Presiden Prabowo berpikiran bahwa harus ada yang diputus, jangan ditransmisikan lagi. Caranya adalah dengan membuka akses-akses tadi, dan yang paling gampang adalah membuka akses pendidikan,” ujarnya.
Syakur menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Garut menjadi salah satu kabupaten yang ikut merealisasikan amanat ini, dengan menyasar masyarakat dari kelompok paling rentan,” kata dia.
Kepala BBPPKS Bandung, Iyan Kusmadiana, mengungkap program ini lahir dari ide langsung Presiden Prabowo pada Februari lalu. Hingga September 2025, tercatat sudah berdiri 165 sekolah rakyat di Indonesia, dan 65 di antaranya serentak melaksanakan MPLS.
“Luar biasa, kita applause dulu untuk pemerintah kita. Bayangkan, sejak 14 Juli hingga hari ini sudah puluhan sekolah berdiri, dan kini 65 sekolah serentak membuka MPLS,” kata Iyan.
Ia menambahkan, program ini dikerjakan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Sosial, PUPR, Pendidikan, Agama, hingga Keuangan. Pada tahap rintisan, lokasi sekolah banyak memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Tenaga Kerja, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh PUPR.
Penjaringan Siswa di Garut
Kepala Dinas Sosial Garut, Aji Sukarmaji, memaparkan proses penjaringan peserta didik dilakukan sejak Agustus. Sasarannya adalah keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam data sosial ekonomi nasional.
“Setelah pleno bersama Sekda, BPS, dan sejumlah OPD, diputuskan jumlah peserta didik yakni 50 orang tingkat SMP (17 perempuan, 33 laki-laki) dan 25 orang tingkat SD (8 perempuan, 17 laki-laki),” jelas Aji.
Para siswa yang berasal dari 28 kecamatan diantar langsung oleh camat dan keluarga mereka. Orang tua difasilitasi menginap semalam sebelum kembali, sementara anak-anak mulai tinggal di asrama yang disediakan.
Dinsos Garut juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial yang menyediakan fasilitas di area BLK Disnakertrans. Mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga ruang guru disiapkan untuk menunjang aktivitas belajar siswa.
“Ini bukan sekadar sekolah, tetapi langkah nyata negara membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tegas Bupati Syakur. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
