GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melantik Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Badan Pengelola Islamic Centre (BPIC) Jawa Barat periode 2025–2035 di Gedung Pusdai, Kota Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025. Dua pimpinan masjid strategis ditetapkan: Dede Suherman memimpin DKM Masjid Nurul Qur’an LPTQ Jabar, sementara KH. Jujun Junaedi menakhodai DKM Masjid Pusdai Jabar.
Namun, alih-alih sekadar memberi sambutan seremonial, KDM—sapaan akrab Dedi—langsung menyorot kondisi fisik Pusdai yang menurutnya tak terawat. Umbul-umbul kusam yang tak berganti bertahun-tahun, aspal yang retak, dan kebersihan yang diabaikan menjadi sorotannya.
“Mengapa saya peka terhadap yang seperti itu? Karena ini Pusdai, pusat dakwah. Dari pusat dakwah kita harus ajarkan hidup bersih,” ujarnya.
Bagi Dedi, Islam tak boleh berhenti pada kemegahan bangunan atau atribut organisasi. Substansinya, kata dia, harus terwujud dalam perilaku dan sistem sosial. “Hari ini saya tak lagi fokus membangun masjid besar. Yang harus dibangun adalah kesadaran kolektif dan perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam,” ucapnya.
Ia pun menyinggung isu yang jarang disentuh pejabat: penahanan ijazah oleh sekolah. Menurutnya, menahan masa depan anak hanya karena tunggakan Rp1 juta adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai Islam. “Sebanyak 600.000 ijazah ditahan. Apakah kalau diberikan sekolah akan bangkrut?” katanya.
Dedi menilai, di tengah simbol religiusitas yang marak, Jawa Barat belum sepenuhnya mempraktikkan nilai-nilai keislaman. Ia menyebut fenomena kawin kontrak, TKI yang tak pulang bertahun-tahun, hingga anak-anak yang enggan kembali ke rumah karena lingkungan sosial rusak.
“Provinsi ini kita sebut religius, tapi kenyataannya? Geng motor tak selesai, tawuran pelajar terus berulang, konflik sosial tak pernah berhenti,” ujarnya.
KDM menegaskan pentingnya keikhlasan dalam dakwah. Ia mencontohkan para kiai masa lalu yang membangun pesantren tanpa pamrih materi. “Mimbar dan majelis kita hebat, tapi lingkungan kita rapuh,” katanya.
Sebagai gubernur, Dedi memilih menyusuri kampung-kampung, membenahi pendidikan dan kemiskinan ketimbang memamerkan kesalehan simbolik. “Tugas pemimpin bukan jadi ahli spiritual, tapi menyelesaikan problem sosial,” tandasnya. ***



.png)












