GOSIPGARUT.ID — Rencana Bupati Garut Abdysy Syakur Amin untuk segera melakukan mutasi dan rotasi pejabat dalam waktu dekat, menjadi babak penting yang patut dikawal oleh publik. Momentum ini bukan sekadar ajang pergeseran posisi dalam struktur birokrasi, melainkan titik awal dari arah reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dalam konteks politik pemerintahan daerah, rotasi pejabat tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat konsolidasi kekuasaan, tapi juga bisa menjadi instrumen akselerasi perubahan,” kata pengamat kebijakan dan informasi strategis dari PAKIS, Galih F. Qurbany, Senin (21/4/2025).
Karena itu, tambah dia, pertanyaannya bukan hanya siapa yang dimutasi, tapi apa orientasi dan arah mutasi itu sendiri. Apakah rotasi ini akan melahirkan birokrasi yang lebih profesional dan melayani, atau sekadar mengganti baju lama dengan wajah baru yang masih membawa kepentingan lama?
Galih menyampaikan, jika benar komitmen perubahan yang diusung Syakur Amin sejak masa kampanye ingin diwujudkan, maka mutasi ini harus dilandasi oleh sistem meritokrasi, bukan sekadar kompromi politik. Formasi birokrasi baru ke depan harus disusun melalui seleksi yang ketat, berbasis kinerja, integritas, dan kecakapan manajerial.
“Namun satu hal yang tak kalah penting, semua perubahan struktural ini mesti dijamin secara anggaran. Dalam RAPBD 2025 mendatang, formasi dan struktur yang terbentuk harus temaktub dan memperoleh alokasi yang logis dan berkeadilan,” ujar dia.
“Ini menyangkut postur anggaran, apakah belanja pegawai masih mendominasi seperti tahun-tahun sebelumnya, atau mulai bergeser menuju belanja modal dan pembangunan infrastruktur?” sambung Galih.
Ia menuturkan, jika pemerintah daerah benar-benar ingin menjawab kebutuhan publik, maka belanja pembangunan harus diperbesar, bukan hanya untuk mempercantik laporan tahunan, tetapi sebagai bukti nyata restrukturisasi dan reformasi birokrasi telah bergeser ke arah orientasi pelayanan publik. Perubahan ini harus terlihat dalam angka dan prioritas, bukan sekadar slogan.
Di titik ini, mutasi dan rotasi tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah SKPD dan perangkat daerah memiliki program-program yang sungguh-sungguh berorientasi pada kepentingan masyarakat? Atau justru banyak program yang lebih berfungsi melayani kepentingan internal ASN dan birokrasi itu sendiri?
“Ini menjadi tugas rumah besar bagi Syakur Amin dan jajaran untuk membuka tabir orientasi kebijakan secara transparan,” tandas Galih.
Munculnya kebijakan populis
Menurut dia, pergantian figur dan rotasi jabatan dalam pengalaman banyak daerah, kerap menjadi momentum munculnya kebijakan populis baru yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Apakah itu di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, pengendalian harga kebutuhan pokok, atau pemberdayaan ekonomi rakyat.
Jika tidak ada terobosan signifikan yang dirasakan publik, kata Galih, maka rotasi hanya menjadi rutinitas administratif yang tidak membekas dalam sejarah kepemimpinan.
Untuk mendalami efektivitas reformasi birokrasi, kita bisa merujuk pada teori New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, kinerja, dan akuntabilitas dalam sektor publik melalui pendekatan manajerial yang mirip dengan sektor swasta,” ujarnya.
Dalam perspektif NPM, Galih memaparkan, reformasi birokrasi idealnya menghasilkan organisasi pemerintahan yang ramping, adaptif, fokus pada hasil, serta mampu mengelola perubahan dengan cepat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip NPM, Pemkab Garut di bawah Syakur Amin dapat mengembangkan sistem manajemen berbasis output dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremonial atau laporan administratif semu.
“Oleh karena itu, penting bagi publik untuk mengawal proses ini, agar reformasi birokrasi tidak berhenti di meja pelantikan. Sebaliknya, rotasi ini harus membuka jalan bagi lahirnya wajah baru birokrasi Garut yang bersih, cepat, dan memiliki kepekaan terhadap suara rakyat,” paparnya.
Dikatakan Galih, Syakur Amin sedang diuji, apakah ia akan dikenang sebagai kepala daerah yang berani membongkar kemapanan birokrasi yang stagnan, atau justru terjebak dalam lingkaran kompromi yang membuat perubahan hanya menjadi mitos. Jika rotasi hanya menjadi sandiwara kekuasaan, maka revolusi tak akan pernah tiba.
“Publik Garut kini menanti bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi gebrakan nyata yang bisa mengembalikan kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintahan. Sejauh ini, publik masih percaya dan berharap bahwa Bupati Syakur Amin — dengan segala pengalaman, integritas, dan latar belakang akademis yang kuat — mampu mengelaborasi reformasi birokrasi sebagai strategi ampuh menuju Garut yang hebat,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
