GOSIPGARUT.ID — Belum genap 100 hari dilantik sebagai Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin sudah membuat terobosan dengan memberhentikan seluruh jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Intan Garut, yakni pada tanggal 9 Mei 2025.
Keputusan ini, dalam penilaian Pendiri LBH Padjajaran — Hasanuddin, adalah menerobos visi, misi dan program Garut Hebat “Kang Syakur-Teh Putri”. Sebab, Soal air bersih, tak satupun disampaikan dalam program Garut Hebat; baik 8 Agenda Transformasi Garut Hebat, 8 Program Unggulan Garut Hebat, pun Program Garut Hebat.
“Oleh karenanya pemberhentian direksi ini, dapat dianggap sebagai suatu terobosan yaitu menerobos keluar dari janji politik dalam masa kampanye sebagai pedoman, parameter dan evaluasi kinerja yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban,” kata dia, Rabu (4/6/2025).
Pemberhentian jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Intan Garut, sebagaimana dikatakan Bupati Abdusy Syakur Amin, dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan, karena belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional.
Hasanuddin menyampaikan, meskipun pemberhentian itu dilakukan atas dasar evaluasi menyeluruh, namun sanksinya hanya diberikan kepada jajaran direksi semata, dan tidak menimpa jajaran dewan pengawas.
“Benar, bahwa secara umum Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Intan Garut tidak secara langsung bertanggungjawab atas kegagalan pencapaian target direksi, tetapi mereka memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kinerja direksi,” tandas dia.
Secara etik dan integritas, lanjut Hasanuddin, pemberhentian jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Intan Garut seharusnya diikuti dengan pengunduran diri jajaran dewan pengawas.
Menurut dia, dewan pengawas yang terbebas dari sanksi pemberhentian, bahkan ditunjuk sebagai Plt jajaran direksi, terkesan ada hak privilege yang diberikan kepada jajaran dewan pengawas, sehingga saat ini menyatu fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif kedireksian.
“Tidak ada keadaan darurat, misalnya tidak ada pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Intan Garut lagi, sehingga dewan pengawas harus juga merangkap sebagai Plt direksi, yang mengabaikan prinsip tata kelola yang baik,” ucap Hasanuddin.
Ia berharap, semoga kelak dewan pengawas plus menjabat plt direksi itu, selama menjabat tidak membuat keputusan dan kerjasama strategis yang dapat menimbulkan masalah administratif dan hukum di kemudian hari (meskipun potensi pelanggaran ini mulai terlihat dengan adanya kerjasama dengan salah satu perusahaan pompa air merk tertentu).
Di luar hal tersebut, masalah baru muncul dalam prosesi seleksi pergantian direksi. Di mana panitia seleksi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini adalah bentuk lain dari kritik dan protes warga negara.
Hasanuddin menegaskan, gugatan tersebut haruslah dilihat tidak semata dalam persepektif hukum (perbuatan melawan hukum, cacat administrasi, dan seterusnya), melainkan ada kecurigaan bahwa proses seleksi ini berpeluang terjadi unfairness (tidak sehat), atau hanya semata formalitas upaya meloloskan tim sukses untuk menduduki jajaran direksi.
Di mana ada satu pihak menjabat sebagai pengurus partai pendukung (Dadan Hidayatullah) di satu sisi. Di sisi lainnya ada tim sukses yang saat ini berada di dewan pengawas (Hendro Sugiarto) yang sedang berebut posisi.
Eks aktivis ’98 ini menuturkan, sebagai bagian dari warga Garut yang menghendaki perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebaiknya “Kang Syakur-Teh Putri” duduk satu meja lagi mewujudkan visi, misi dan program Garut Hebat yang dijanjikan pada masa kampanye.
“Bukan justru berubah menjadi Kang Syakur hebat atau yang hebat Teh Putri; Hebat meloloskan tim suksesnya untuk merebut jajaran direksi,” pungkas Hasanuddin. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
