Headline

Isu Pemekaran Daerah Kembali Menyeruak, Politisi Golkar Ini Mengaku Tak Heran Jika di Garut Terbentuk Dua DOB

×

Isu Pemekaran Daerah Kembali Menyeruak, Politisi Golkar Ini Mengaku Tak Heran Jika di Garut Terbentuk Dua DOB

Sebarkan artikel ini
Politisi Partai Golkar, Deden Sopyan.

GOSIPGARUT.ID — Isu pemekaran daerah kembali menyeruak menjelang pergantian pemerintahan nasional dari rezim Joko Widodo — Ma’rup Amien kepada rezim pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka. Menurut informasi yang meruyak, pemerintahan baru akan segera mencabut moratorium pemekaran daerah yang selama ini diberlakukan.

Bagi politisi Partai Golkar sekaligus anggota Fraksi Golkar DPRD Garut, Deden Sopian, mengaku tidak heran jika sebagai dampak dari dicabutnya moratorium pemekaran daerah itu, dua daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Garut, yaitu Garut Selatan dan Garut Utara terbentuk. Pasalnya, proses pembentukan kedua daerah tersebut kini sedang berjalan.

“Saya salah satu yang ikut mengawal sebagai anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Garut merasa tidak heran karena memang hal tersebut sedang berproses dan pengajuannya dari masyarakat sudah puluhan tahun atau 2 dekade mulai dari bupatinya Agus Surpriadi tahun 2006, Memo Hermawan, Aceng Fikri, Agus Hamdani (alm) dan Rudy Gunawan bahkan sudah purna tugas, dan sekarang dipimpin oleh penjabat Barnas Ajidin,” ujar dia, Jumat (10/5/2024).

Baca Juga:   Tiga Oknum TNI Terlibat Tabrakan di Nagreg yang Menewaskan Dua Remaja Jalani Proses Hukum

Deden mengatakan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa usulan pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) harus melalui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dan dilaksanakan dalam rapat paripurna.

“Empat tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2020, pemda bersama DPRD Kabupaten Garut telah menyepakati dalam rapat paripurna. Selanjutnya dokumen tersebut diajukan ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat bersama 9 CDOB lainnya se-Jabar dan 2 tahun ke belakang sudah disepakati melalui kajian pansus dan disahkan melalui rapat paripurna antara pemda dan DPRD Propinsi Jawa Barat,” tambah dia.

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Mixadvert dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *