GOSIPGARUT.ID — Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Ramdani, menyebutkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melakukan perjalanan dinas ke luar negeri (LN) di tengah kasus kemiskinan ekstrem mendera banyak warga Kabupaten Garut.
“Para pejabat itu lebih memprioritaskan perjalanan dinas keluar negeri ketimbang menyelesaikan kemiskinan ekstrem secara serius di Kabupaten Garut,” kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima GOSIPGARUT.ID, Jumat (1/9/2023).
Menurut Ramdani, mengacu pada pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, pada sejumlah awak media, Selasa (29/08/2023), bahwa adanya temuan perjalanan dinas pejabat Kabupaten Garut sebesar Rp784 juta.
Ia menambahkan, perjalanan dinas harus selektif, transparansi, akuntabilitas, ketersedian anggaran, efesien, dan efektivitas, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
“Sejak periode kedua kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Bupati Helmi Budiman banyak pejabat Pemkab Garut yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Pada tahun 2022 pelaksanaan perjalanan dinas Bupati Garut ke LN didampingi oleh beberapa orang pengusaha dan 11 pejabat di lingkungan Pemkab Garut,” tandas Ramdani.
Mereka yang mendampingi Bupati Garut waktu itu, di antaranya Toni Tisna Somantri (Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut), Beni Yoga Gunasantika (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut), Ridwan Effendi (Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut), dan Ardhi Sjamsu Marich (Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda Garut).
