Ada Pemotongan Bansos di Garut, Anggota Komisi IV DPRD Sangat Menyesalkan dan Bilang Begini

GOSIPGARUT.ID — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Garut kembali menuai masalah. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH), dilaporkan terdapat praktek pengkondisian dan pemotongan yang dilakukan oknum tertentu.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Ade Husna, S.Pd, M.M menyesalkan adanya pengkondisian dan pemotongan bansos tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya banyak menerima laporan adanya pemotongan BLT BBM dan PKH serta pengkondisian belanja sembako yang marak terjadi di Kabupaten Garut.

“Saya sangat tidak setuju karena ini menyalahi aturan. Apapun alasannya, pemotongan tersebut jelas sangat menyalahi aturan,” jelas politisi PPP itu saat dihubungi via telepon, Minggu (27/11/2022).

Ade menuturkan, ketua rukun warga (RW) seharusnya memiliki data keseluruhan yang harus menerima bantuan sosial dan berapa yang sudah menerima.

“Ketua RW itu harus memiliki data keseluruhan warganya yang harus menerima bantuan sosial dan berapa yang sudah menerima, lalu berikan pemahaman kepada yang sudah menerima agar mau berbagi kepada tetangganya yang belum menerima, tapi tidak boleh diambil dan dikondisikan, sambil data yang seharusnya menerima bantuan diproses bersama Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di desa masing- masing,” jelasnya.

Ade menambahkan, pihaknya sangat apresiasi jika ada warga yang menerima bansos mau berbagi langsung kepada tetangganya yang tidak menerima sebagai bentuk kepedulian.