GOSIPGARUT.ID — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar kegiatan reses dengan konsep tak biasa di Hotel Augusta, Tarogong Kaler, Kamis, 8 Oktober 2026. Alih-alih sekadar menampung keluhan secara lisan, ajang penyerapan aspirasi konstituen ini disulap menjadi posko pelayanan publik terpadu lintas instansi.
Reses yang melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan—Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora—tersebut menyerap berbagai isu krusial. Salah satu pokok bahasan utama yang mengemuka dalam jaring aspirasi ini adalah fenomena penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) akibat kekeliruan pendataan desil ekonomi.
Guna menghadirkan solusi konkret atas aspirasi masyarakat, Yudha memboyong langsung jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut ke arena reses. Forum ini dimanfaatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menyosialisasi sekaligus memetakan kendala warga miskin yang kehilangan hak BPJS gratis karena mendadak masuk kelompok desil tinggi.
Yudha menegaskan bahwa fungsi reses tidak boleh berhenti pada pencatatan masalah, melainkan harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan.
”Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” ujar Yudha di sela-sela kegiatan.
Melalui skema kolaborasi ini, warga yang menghadiri agenda reses dapat langsung mengurus berbagai dokumen dan kebutuhan dasar di tempat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuka posko administrasi kependudukan yang melayani pembaruan Kartu Keluarga, perekaman dan pencetakan e-KTP, pembuatan akta kelahiran, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)—dokumen vital yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data PBI BPJS.
Tak hanya itu, rangkaian reses ini juga menyediakan fasilitas Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari Dinas Kesehatan serta aksi kemanusiaan donor darah yang dikelola PMI Kabupaten Garut.
”Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” tutur Yudha.
Inovasi penyerapan aspirasi yang dipadukan dengan layanan langsung ini menjadi terobosan untuk memangkas birokrasi. Dengan menghadirkan instansi teknis secara langsung dalam kegiatan dewan, masalah administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan warga prasejahtera di empat kecamatan tersebut diharapkan dapat terurai lebih cepat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
