oleh

Ada 70 Ribu Lapangan Kerja di Garut, Jadi Pangsa Pasar Perumahan Cukup Potensial

GOSIPGARUT.ID — Bupati Rudy Gunawan memperkirakan, di tahun 2023 ada sekitar 70 ribu lapangan kerja dengan UMK (upah minimum kabupaten) sekitar Rp2,5 juta. Dengan adanya lapangan kerja sebesar itu, menjadikan Garut sebagai pangsa pasar cukup potensial untuk perumahan.

“Saya kira sekitar 80 persen belum punya rumah. Jika dibayangkan 70.000 dengan gaji sekarang UMK kita di 2023 di perkirakan mencapai Rp2,5 juta di luar lembur dan lain sebagainya, makanya kalau posisi kita nanti di tahun 2023 pasar untuk perumahan makin hari makin meluas,” ujar dia dalam sambutan peresmian pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Garut, yang berlokasi di Jalan Ciledug, Kecamatan Garut Kota, Senin (25/10/2021).

Baca Juga:   Ditemukan Kasus Positif Corona, Enam Daerah di Garut Harus Lakukan Isolasi

Rudy menambahkan, dengan adanya perekrutan besar-besar dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tentu menjadi pangsa pasar juga bagi sektor perumahan yang ada di Kabupaten Garut.

Rudy menyampaikan bahwa pembukaan Bank BTN Syariah merupakan langkah yang tepat, karena setelah ada sektor industry, kini laju pertumbuhan ekonomi di Garut semakin baik.

Ia mengungkapkan, Bank BTN merupakan salah satu bank terbaik dalam memberikan Kredit Pemilihan Rumah (KPR) di Kabupaten Garut, apalagi perumahan yang sudah teruji itu adalah KPR BTN. BTN dinilai sebagi bank profesional yang mengurus masalah perumahan apalagi dengan syariah.

“Tapi perumahan yang sudah teruji itu adalah KPR BTN. BTN adalah bank profesional yang mengurus masalah perumahan apalagi dengan syariah, karena sekarang ini di Garut ada organisasi besar lariba,” kata Rudy.

Baca Juga:   Kemendikbud Siap Mendukung Pembanguan SMP di Talegong Garut

Ia berharap, dengan adanya Bank BTN Syariah di Garut ini, bisa bersimultan dengan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga muda yang ada di Kabupaten Garut yang mempunyai prospek ekonominya bagus tapi dia tidak punya akses.

“Bukan saja yang mereka yang mempunyai penghasilan dari PNS atau PPPK atau yang penghasilan dari pabrik, tapi mereka keluarga keluarga muda (juga) mendapatkan tempat yang sangat layak,” tutur Rudy.

Ia mengungkapkan, saat ini di Garut masih terdapat 50.000 rumah tidak layak huni, meskipun selama 7 tahun terakhir ini, pemerintah telah mengucurkan Rp80 miliar untuk mensubsidi rumah tidak layak huni.

Baca Juga:   Puluhan Rumah di Limbangan Garut Diterjang Angin Puting Beliung

Sementara, Kepala BTN Kanwil Jabar, Edward, mengatakan, BTN sudah ada di Garut sejak 29 tahun yang lalu. Ia juga meyakinkan, pihaknya akan menjalankan semua transaksi perbankan secara transparansi dan disiplin.

“Sebagai satu kesatuan bank, kami juga punya unit syariah (dan) kami bawa ke sini untuk melayani masyarakat. Pilihan bapak ibu untuk dilayani kami punya dua-duanya, dan ini kami yakinkan kepada bapak, kami jalankan semua transaksi perbankan secara transparansi dan disiplin. Insya Allah berkah,” katanya. (Yan AS)

Komentar

Berita Terkait