GOSIPGARUT.ID — Komisi IV DPRD Kabupaten Garut menyatakan siap bersama-sama Pemkab Garut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan nontunai (BPNT)/sembako/program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Garut yang ditengarai banyak bermasalah.
Ketua Komisi IV DPRD Garut Ade Rijal mengatakan, evaluasi dan monitoring itu akan dilakukan di seluruh kecamatan dengan menghadirkan kepala desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pendamping.
“Banyak laporan kita terima, dan Dewan sudah beberapa kali melakukan evaluasi soal BPNT/sembako ini, tapi enggak beres-beres. Tak pernah ada solusi. Makanya, kita akan membuat nota komisi untuk mendorong mengevaluasi semuanya, mulai kinerja tim koordinasi, pendamping, kepala desa, dinas terkait, dan langsung terjun ke lapangan,” ujarnya.
Ade mengatakan, Komisi IV juga akan mendorong Pemkab Garut melalui dinas sosial melakukan rotasi terkait pendamping PKH sesuai ketentuan peraturan, dan meminta dinas terkait serius melakukan pembinaan pendamping bansos di setiap kecamatan.
Ia tak menyangkal kekisruhan program BPNT/Sembako/PKH terindikasi antara lain mulai penetapan dan verifikasi data KPM tak akurat dan tak tepat sasaran, kartu keluarga sejahtera (KKS) tak dapat difungsikan dengan beragam alasan, dan pungutan liar, seperti diutarakan Laskar Indonesia.
Sementara itu, perwakilan pendamping TKSK Garut Dedeng Hamam dan pendamping PKH Garut Aceng Ahmad tak menyangkal berbagai temuan dinilai melanggar berkaitan pelaksanaan program BPNT/Sembako/PKH di Garut itu.
Menanggapi kekisruhan bansos tersebut, Aceng tak menyangkalnya.
“Kita sudah berupaya melakukan pembinaan, tapi tak menampik ada kelemahan seperti temuan Laskar Indonesia. Insyaallah, itu jadi bahan evaluasi kami,” ujarnya. (IK/Zainulmukhtar)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
