GOSIPGARUT.ID — Setelah melalui perjalanan panjang lebih dari dua bulan, mulai dari musrembang desa, kecamatan, hingga musrenbang tingkat kabupaten sebagai akhiri proses perencanaan pembangunan kabupaten dalam penentuan akhir penyusunan rencana kerja pemerintah daera (RKPD) tahun anggaran 2021.
”Ini adalah hari akhir kita melaksanakan proses yang berlangsung lebih dari dua bulan, mulai dari musrembang desa, kecamatan sampai dengan hari ini kita akan mengakhiri proses perencanaan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2021,” ujar Bupati Rudy Gunawan saat menutup Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2021, di Gedung Pendopo Garut, Kamis (12/03/2020).
Bupati mengulas, sejak tahun 2000 awal Kabupaten Garut dinyatakan sebagai daerah tertinggal yang berdampak hingga saat ini, di mana indeks pembangunan manusia (IPM) Garut berada di urutan ke-24 dari 27. Meski laju ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan Kabupaten Garut tahun 2014 sebesar 12,40%. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengejar ketertinggalan bersama-sama.
Sementara itu dari fungsi-fungsi pemerintahan, imbuhnya, Kabupaten Garut sudah memiliki satu kebanggaan, di antaranya SAKIP yang mengukur efektif dan efesien pelaksanaan pembangunan bersumber APBD, di samping Pemkab Garut memiliki prestasi terbaik se-Provinsi Jabar.
”Apalagi tahun ini Kabupaten Garut dinyatakan sebagai juara penerima penghargaan pembangunan daerah terbaik se-Jabar dan masuk ke posisi enam besar nasional,” ujarnya.
Rudy menambahkan, dari sisi penghargaan dan dalam bentuk hadiah dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat, diakui Kabupaten Garut paling tinggi, WTP 4 kali berturut-turut, MCP Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK berada di urutan kedua se Provinsi Jabar. “Kami tinggal mengsertifikatkan aset daerah. Kalau sertifikat aset ini telah selesai Garut akan menjadi nomor satu, ” terangnya.
Berkaitan dengan transparansi publik, bupati menerangkan, Garut telah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana telah terkoneksi sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) dengan Kemendagri.
”Kami tinggal mengkoneksikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mungkin akhir bulan ini akan kami paksakan terkoneksi dengan Kemenkeu. Jadi semua akan transparan, jadi Kemendagri minta apa tinggal klik, Kejaksaan, Polres, KPK, BPKP dan BPK RI tinggal klik,” pungkasnya.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Ditjen Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Ketua DPRD Garut Euis Ida, Sekda Garut Deni Suherlan, Kapolres Garut AKBP Dede Yudy Ferdiansah, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Erwin Agung TWA, Kejari Garut Sugeng Heriadi, Ketua PN Hasanudin, Kepala Kemenag Garut Undang Munawar, Kepala BPN Garut Hayu Susilo, para kepala SKPD, camat, ormas, LSM, dan tamu undangan lainnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
