GOSIPGARUT.ID — Pengamat sosial di Garut, Asep Lukman mengatakan, pedang kaki lima (PKL) atau pedagang sektor informal selalu dipersekusi dengan tuduhan merusak keindahan kota dan lain-lain.
“Menurut orangtua saya, jika seorang kelaparan namun di rumah masih ada televisi, maka yang lapar akan menjual televisinya demi mencukupi tuntutan perut meski aktivitas menonton merupakan kesenangan matanya,” ujar dia.
Hal itu, tambah Asep, tentu logis ditinjau dari skala prioritas. Karena, membiarkan perut lapar keroncongan itu jauh lebih berbahaya daripada mata tidak nonton sinetron.
“Saya sepakat, keindahan kota itu penting seperti halnya memliki televisi di rumah demi kebahagiaan mata. Tetapi seorang akan meninggalkannya atau menjualnya jika kondisi ekonomi murat marit dan perut keroncongan,” katanya.
Asep melanjutkan, bukan karena ia tidak sadar atau tidak tahu mengenai pentingnya keindahan. Tapi sebagai mana ilustrasi di atas, secara fitrah, manusia akan mengeksekusi tuntutan perutnya terlebih dahulu sebelum kebutuhan matanya.
Menurut dia, pemerintah wajib memberi solusi yang tepat pada PKL. Mereka berdagang sama sekali tidak memiliki niat ingin mengganggu orang lain atau bertujuan supaya kota mereka semrawut.
Secara terpaksa PKL memutuskan diri untuk mencari nafkah di tengah-tengah keramaian kota itu karena sangat bertanggungjawab pada diri serta keluarganya. Mereka ingin memberi orang orang yang mereka sayangi. Ketidakmampuan modalah yang membuat mereka mencari jalan seperti itu. Meski begitu, yang dikorbankan hanya hal yang memang logis dikorbankan ketika perut sedang lapar.
“Dalam keadaan modal yang minim mereka tetap gigih, tekun dan jujur. Jalan yang mereka tempuh pun bukan mencuri, korupsi, atau memeras. Mereka memilih berdagang atau berjualan. Sungguh luar biasa,” tandas Asep.
Berikut adalah tuduhan yang mengkambinghitamkan PKL serta jawabannya :
1. PKL merusak keindahan
Jawab:
Eksploitasi hutan, pertambangan, polusi industri dan lain-lain, jauh berjuta-juta kali lipat merusak ekosistem dan membuat desa dan kota kebanjiran. Manusia pun terpapar penyakit dan terbunuh. Semua itu dibiarkan bahkan diizinkannya.
2. PKL mengganggu pejalan kaki
Jawab:
Justru dalam kehidupan ekonomi sangat melemah seperti sekarang, para pejalan kaki di pusat kota sebagian besar konsumen barang dagangan kaki lima karena dianggap murah dan terjangkau.
3. PKL adalah pedagang ilegal tidak membayar pajak
Jawab:
BUMN katanya legal. Alih-alih mampu memberi pemasukan bagi negara, tapi yang ada justru hanya dijadikan tempat korupsi dan kolusi. Ujung-ujungnya bangkrut dan gulung tikar. Kenapa tidak ditertibkan malah dibiayai kembali triliunan rupiah dari uang rakyat.
4. PKL menciptakan kemacetan
Jawab:
Dasar pejabat bodoh, salahsatu penyumbang kemacetan terbesar itu kebijakan tata ruang yang salah, semisal kawasan sekolah dan perkantoran berkumpul di pusat perdagangan, ya hasilnya super macet lah. Harusnya pejabat pembuat kebijakan ditertibkan Tibum tuh.
5. PKL usaha bodoh dan miskin
Jawab:
Kata siapa PKL usaha bodoh dan miskin? Coba bandingkan misalnya dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang seluruh pegawai dan dokternya digaji negara, modalnya dibiayai negara, tempatnya dibangun negara konsumennya membeludak, harganya tidak murah alias mahal.
Seharusnya sudah boleh disebut perusahan pintar dan kaya tapi fakta mereka merugi setiap tahun kalah dengan tukang obat kaki lima di pinggir trotoar. Artinya, usaha mereka miskin karena selalu rugi dan sudah pasti bodoh sekali.
6. PKL menjual barang yang tidak sesuai standar mutu
Jawab:
Politisi dibiayai trliunan rupiah dari daerah sampai pusat, salahsatu tugasnya memproduk undang-undang sebagai barang yang mereka jual. Uang triliunan dengan waktu dan tenaga yang besar malah tidak sedikit menghasilkan produk sangat tidak bermutu dengan effect tidak tanggung-tanggung. Satu kesalah bisa membuat jutaan orang hidup miskin, bodoh dan terhinakan.
Tapi sikap negara sederhana, bukanya diusir atau ditertibkan dalam istilah lainya tapi malah disebut itu hanya pelanggaran administrasi. Artinya tidak bisa dipidanakan cukup. Aturannya diganti lagi, diamandemen, di-yudisial review dan biarkan untuk membuat kembali dan gagal lagi, dibuat lagi, gagal lagi, dan seterusnya.
7. PKL menghalangi toko milik keturunan China
Jawab:
Nah, itu baru benar…. Hahaha. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
