GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menabuh genderang perang terhadap ketepatan sasaran program pembangunan melalui platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar).
Menggabungkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data lokal, inovasi buatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar ini mengintegrasikan seluruh data sektoral—pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga kependudukan—hingga tingkat individu (by name, by address).
Langkah agresif ini diambil untuk menyapu bersih persoalan birokrasi yang kerap salah sasaran. Dengan pemetaan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pemprov Jabar membidik penuntasan anak tidak sekolah, pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, hingga percepatan penanganan TBC secara presisi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa perumusan kebijakan publik tanpa data akurat ibarat malapraktik medis. Kehadiran Sada Jabar dihajatkan untuk membedah akar masalah hingga ke lapisan paling dalam.
”Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujar Herman dalam Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 3 September 2026.
Integrasi platform ini tidak sekadar berfokus pada efisiensi tata kelola internal birokrasi, tetapi juga menyasar otomatisasi layanan publik di genggaman warga. Pemprov Jabar mengarsiteki sistem digital yang mampu melayani kebutuhan administratif warga dari lahir hingga lansia secara otomatis via ponsel pintar.
”Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri. Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” kata Herman.
Kendati mendongkrak digitalisasi secara masif, Pemprov Jabar memastikan warga di pelosok yang terkendala akses teknologi tidak akan ditinggalkan. Layanan manual di tingkat desa dan kecamatan tetap disiagakan, beriringan dengan penyiapan konsep smart people untuk mengimbangi ekosistem smart ASN.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menekankan bahwa Sada Jabar menjadi benteng pertahanan untuk mencegah tumpang tindih program intervensi antarperangkat daerah.
”Dengan mengetahui data dari Sada Jabar pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang, atau belum mendapat penanganan. Progresnya dapat dipantau secara berkala,” tegas Adi. (Yan AS)
