GOSIPGARUT.ID — Penyaluran bantuan hidup sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) yang menjadi realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Garut menuai sorotan. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Garut mengaku sama sekali tidak menerima informasi maupun arahan teknis terkait pendistribusian dana bantuan tersebut, meski pemerintah daerah mengklaim program telah berjalan.
Ketiadaan sosialisasi ini memicu kebingungan di tingkat tapak. Sejumlah kepala desa di kawasan Garut Selatan dan Garut Utara mengeluhkan minimnya keterbukaan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Mereka mengaku kerap menjadi sasaran pertanyaan warga yang menagih janji kampanye kepala daerah terpilih.
”Kami tidak tahu dan belum mendapatkan informasi apa pun terkait bantuan hidup Rp2 juta per KK,” ujar seorang kepala desa di Garut Selatan yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kondisi serupa dialami jajaran pemerintah desa di wilayah Garut Utara. Hingga saat ini, mereka belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme penetapan sasaran maupun daftar warga yang berhak menerima manfaat.
”Sampai hari ini kami tidak tahu mekanismenya seperti apa dan bantuan itu diberikan kepada siapa saja,” kata seorang kepala desa di Garut Utara.
Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Garut menegaskan bahwa program penyaluran bantuan hidup tersebut telah direalisasikan. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Kabupaten Garut, Asep Nugraha, menyatakan dana bantuan telah dikucurkan kepada 1.000 KK penerima manfaat yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan se-Kabupaten Garut.
”Bantuan tersebut sudah disalurkan kepada 1.000 penerima manfaat di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Garut,” kata Asep.
Ia menjelaskan, sasaran penerima bantuan difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1—kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—yang selama ini belum pernah tersentuh bantuan sosial apa pun dari pemerintah. Namun, saat ditanya mengenai kelanjutan kuota dan anggaran penerima bantuan untuk tahun anggaran 2027, Asep mengaku belum bisa memberikan kepastian.
”Untuk penerima bantuan di tahun 2027 kami belum mendapatkan informasi dan masih menunggu arahan pimpinan,” tutur Asep singkat.
Meski menyayangkan minimnya koordinasi, para kepala desa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Garut yang mulai merealisasikan janji politik pemimpinan daerah tersebut. Bantuan tunai ini dinilai sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat miskin ekstrem.
Namun, aparat desa mendesak Dinas Sosial agar lebih terbuka dan melibatkannya dalam penyampaian data penerima manfaat. Transparansi data dianggap penting guna menghindari kecemburuan sosial dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
”Kami sangat menyambut baik realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Garut. Banyak masyarakat, terutama para pendukung, kerap menanyakan hal ini. Ketika mendengar bantuan sudah disalurkan, tentu kami berharap diberi tahu siapa saja warga desa kami yang menerima,” ujar salah seorang kepala desa. (Ai Karnengsih)
