GOSIPGARUT.ID — Penanganan sampah di Kabupaten Garut kini tak lagi sekadar urusan memindahkan tumpukan kotoran dari jalanan ke TPA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut mendesak perbaikan total dari hulu ke hilir, mulai dari armada pengangkut di Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga pembenahan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Ketua DPRD Garut Aris Munandar menyatakan, kerumitan krisis sampah membutuhkan suntikan anggaran berlipat serta solusi konkret bagi masyarakat yang menanggung dampak lingkungan. Pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati Garut untuk mengkaji peluang pembengkakan alokasi anggaran pengelolaan sampah hingga dua kali lipat.
”Pertama, untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Kedua, pengelolaan di TPA itu sendiri, termasuk infrastruktur yang sudah ada sekarang,” ujar Aris.
Meski dorongan kenaikan anggaran menguat, Aris membeberkan bahwa hitung-hitungan rinci masih bergantung pada kapasitas pendapatan daerah dan kebutuhan riil operasional di lapangan. Perencanaan yang matang dinilai krusial agar mata rantai pengelolaan sampah tak putus di tengah jalan.
Tak cuma soal alokasi dana dan armada truk, parlemen daerah menembak isu krusial lain: risiko kesehatan warga di sekitar TPA. Keberadaan lokasi pembuangan akhir memang menjadi solusi kebersihan kota, namun ancaman bau, penyakit, dan pencemaran udara membayangi permukiman terdekat.
Sebagai bentuk perlindungan dasar, DPRD mendesak pemerintah daerah menjamin fasilitas kesehatan bagi warga terdampak. Aris menyebut telah mengomunikasikan rencana pendaftaran lebih dari 1.000 warga di sekitar kawasan TPA ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas TPA, saya sudah tekankan agar masyarakat mendapat perlindungan. Hal ini sudah dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait di bidang kesehatan,” tegas Aris.
Bagi DPRD Garut, urusan persampahan tidak boleh berhenti pada formalitas pengangkutan dan pembuangan semata. Kesiapan infrastruktur, kekuatan anggaran, serta pemulihan dampak kesehatan masyarakat sekitar harus berjalan sejajar dalam satu paket kebijakan. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
