GOSIPGARUT.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Garut, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia, Jaga Garut” tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di Bundaran Simpang Lima Garut. Dari lokasi tersebut, massa bergerak menuju Kantor Bupati Garut sebelum melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kabupaten Garut.
Sepanjang perjalanan, para mahasiswa berjalan kaki sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka membentuk satu barisan rapat sebagai upaya menjaga ketertiban sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya pihak luar yang mencoba memprovokasi jalannya aksi.
Meski jumlah peserta tidak terlalu banyak, pengamanan dilakukan secara ketat oleh personel Polres Garut. Sejumlah kendaraan kepolisian tampak disiagakan untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman dan kondusif.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa menilai berbagai kebijakan nasional saat ini semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi, mendesak audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak revisi Undang-Undang Polri, serta mengkritisi munculnya kembali praktik yang mereka sebut sebagai dwifungsi militer dalam ruang sipil.
Ketua BEM Nusantara Priangan, Dani Wijaya Kusuma, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kami turun bukan untuk membuat kericuhan, tetapi karena kebutuhan. Ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, maka kami menyatakan sikap tegas melalui gerakan Selamatkan Indonesia, Jaga Garut,” ujar Dani dalam orasinya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM meski tidak menyasar jenis subsidi tetap memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena berpengaruh terhadap biaya distribusi barang dan jasa.
“Kenaikan harga BBM membawa dampak terhadap naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Daya beli masyarakat menurun drastis sehingga rakyat kecil saat ini hanya bisa berpikir bagaimana caranya bertahan hidup,” katanya.
Selain menyoroti kebijakan pemerintah pusat, mahasiswa juga mengkritisi kondisi ekonomi dan tata kelola di Kabupaten Garut. Dani menyinggung penghargaan Pengendali Inflasi Daerah yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Garut dan meminta capaian tersebut dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih tingginya tekanan ekonomi yang dihadapi warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Garut tidak menjadikan penghargaan sebagai selimut. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BEM Nusantara Garut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya meminta pelaksanaan operasi pasar murah secara rutin di seluruh kecamatan, pemberian subsidi bagi pelaku usaha pangan lokal yang terdampak kenaikan harga bahan baku, evaluasi regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pembenahan tata ruang daerah, serta penegakan kode etik anggota DPRD secara adil dan tanpa tebang pilih.
Usai berorasi di depan Kantor Bupati Garut, massa melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Kabupaten Garut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
Di gedung legislatif tersebut, mahasiswa diterima oleh perwakilan Badan Anggaran (Banggar), Komisi II dan Komisi IV DPRD Garut. Audiensi juga dihadiri perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu berjalan kondusif. Hasil audiensi kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak.
Perwakilan DPRD Kabupaten Garut menyatakan akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada pimpinan DPRD Kabupaten Garut serta pihak terkait di tingkat pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
